Thursday, 8 Rabiul Akhir 1441 / 05 December 2019

Thursday, 8 Rabiul Akhir 1441 / 05 December 2019

Komnas HAM Dorong Kasus Sukmawati Diselesaikan Secara Sosial

Selasa 19 Nov 2019 17:03 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Ratna Puspita

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Komnas HAM juga meminta Sukmawati mengurangi ungkapan yang mengundang kemarahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan agar kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Sukarnoputri diselesaikan dengan cara-cara pendekatan sosial dan kekeluargaan. Penyelesaian secara sosial dan kekeluargaan ini di antaranya melakukan mediasi ataupun tabayun dengan menggandeng kelompok-kelompok yang merasa tersinggung atau marah atas pernyataan Sukmawati. 

Baca Juga

“(Kasus) Sukmawati itu bisa diselesaikan secara sosial,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat ditemui di Festival HAM di Jember, Jawa Timur (Jatim), Selasa (19/11).

Taufan juga menyarankan agar putri Presiden Sukarno itu mengurangi ungkapan-ungkapan yang mengundang kontroversi dan kemarahan masyarakat. “Duduk bersama dan ingatkan dia dengan pesan-pesan agar berbicara penuh dengan kehati-hatian. Itu lebih baik jika persoalan-persoalan seperti itu diselesaikan dengan cara-cara pendekatan sosial saja,” kata Taufan.

Taufan mengakui, ini bukan kali pertama Sukmawati melontarkan pernyataan yang menyinggung kelompok agama. Ia menambahkan, Sukmawati seperti tak jera dengan mengulang perilaku tersebut. 

Namun, Taufan mengatakan, menjadi penting bagi semua pihak untuk mengambil pelajaran demi pemajuan hukum di Indonesia dalam kasus Sukmawati. “Saya nggak mengatakan pidato Sukmawati itu positif. Saya juga jengkel dengan (ucapan Sukmawati) itu,” kata Taufan. 

Menurut Taufan, menjawab rasa jengkel tersebut seharusnya tidak dengan cara memidanakan. Belajar dari kasus yang menimpa Sukmawati, ia menambahkan, jangan sampai menjadikan ketersinggungan beragama sebagai basis untuk memenjarakan seseorang. 

Menurut Taufan, Pasal 156 a tentang penistaan agama menggambarkan sistem hukum di Indonesia yang terlalu sensitif terhadap ungkapan-ungkapan yang membuat jengkel para pemeluk keyakinan tertentu. “Larilah ke satu pasal yang kita sebut hate speech (ujaran kebencian). Jangan dengan pasal penistaan agama,” ujar Taufan. 

Kendati demikian, Taufan mengimbau agar penyelesaian dugaan penistaan agama tak selalu mengambil jalan hukum dengan berupaya memenjarakan orang lain. “Ini kan (kasus Sukmawati) akibat perilaku yang kurang tepat. Apakah perilaku yang kurang tepat seseorang itu harus diselesaikan dengan cara memenjarakan?" kata Taufan.

"Memang perilaku (ucapan) Sukmawati itu menyebalkan, tetapi apakah orang-orang yang menyebalkan itu harus dipenjarakan? Penuh nanti itu penjara,” kata Taufan. Komnas HAM merekomendasikan agar kasus-kasus serupa tentang penistaan agama, dapat diselesaikan lewat cara-cara yang lebih kekeluargaan.

Sejumlah kalangan melaporkan Sukmawati ke Polda Metro Jaya karena ucapannya yang mengatakan Ir Sukarno lebih punya peran penting dalam perjuangan abad ke-20 ketimbang Nabi Muhammad. Ucapannya itu membuat kalangan dan ormas Islam marah dan melaporkan Sukmawati dengan dugaan penistaan agama.

Kasus dugaan penistaan agama yang dialami Sukmawati bukan kali yang pertama. Tahun lalu, sekelompok ormas Islam juga menuding Sukmawati sebagai penista agama karena puisinya yang menganggap kemuliaan berkonde daripada berhijab dan suara azan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA