Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

PKS Tolak Kepala Daerah Ditunjuk DPRD

Selasa 19 Nov 2019 21:06 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ratna Puspita

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Oligarki politik memiliki keleluasaan jika kepala daerah ditunjuk oleh DPRD.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak dengan tegas pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung dan dikembalikan ke DPRD. PKS berpendapat kewenangan oleh DPRD berpotensi membuka ruang bagi penguasa untuk mengeksploitasi pemilihan walikota atau bupati.

Baca Juga

"Karena itu kami masih berpendapat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik, karena para oligarki tidak memiliki keleluasaan yang lebih besar dibandingkan ketika itu dilaksanakan oleh DPRD," kata Presiden PKS Sohibul Iman di DPP PKS, Selasa (19/11).

Menurut Sohibul, kekuasaan oligarki di dalam politik saat ini sangat luar biasa. Dia mengatakan, penunjukan kepala daerah oleh DPRD membuka peluang bagi oligarki untuk melebarkan atau memanfaatkan kondisi tersebut guna mempertahankam kekuasaan. 

Dia mengatakan, pemilihna langsung mempersempit ruang gerak oligarki untuk mengeksploitasi hal tersebut. Dia mengumpamkan jika oligarki cukup mengendalikan misal 50 orang anggota DPRD untuk melanggengkan kekuasaan.

"Sementara kalau itu dibuka sebagai pemilihan langsung mereka tentu tidak akan semudah itu melakukan penguasaan politik. Jadi, kita mesti lihat realitas politik itu sehingga kami masih menilai pilkada langsung masih lebih baik," katanya.

Dia mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD memungkinkan kandidat yang tidak berkapasitas, kapabilitas serta integritas untuk mendapatkan kesempatan masuk dalam sirkulasi kekuasaan. Namun, dia melanjurkan, pemilihan langsung membuka oeluamg calon berkaualitas untuk masuk ke dalam sirkulasi kekuasaan.

PKS, dia mengatakan, berharap calon berintegritas, berkapabilitas itu semakin banyak yang masuk di dalam sirkulasi kekuasaan. Dia mengatakan, peluang itu akan semakin terbuka melalui pemilihan langsung.

"Bahwa ada masalah selama ini tentu menjadi PR kita bersama bagaimana kita memitigasi akses-akses yang muncul dari pilkada langsung itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan perlunya evaluasi pilkada langsung. Dia membuka peluang pelaksanaan pilkada asimetris dengam meihat indeks demokrasi di setiap wilayah.

Mantan kapolri itu mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan pilkada langsung maupun tidak langsung.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA