Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Pemprov Jabar Terus Genjot Pariwisata Halal

Selasa 19 Nov 2019 22:09 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewakili Jawa Barat menerima penghargaan Destinasi Wisata Halal Terbaik pada malam Anugerah Syariah Republika 2019 di Hotel JW Mariott Jakarta, Selasa (19/11).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewakili Jawa Barat menerima penghargaan Destinasi Wisata Halal Terbaik pada malam Anugerah Syariah Republika 2019 di Hotel JW Mariott Jakarta, Selasa (19/11).

Foto: Prayogi/Republika
Jabar miliki 1.924 destinasi wisata.

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus melakukan percepatan pariwisata halal. Seluruh elemen pemerintah yang berkaitan dengan kepariwisataan harus bisa bersinergi untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Seperti diketahui, Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal (halal tourism) terbaik dunia 2019 standar Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia.

Indonesia tercatat mengalami peningkatan secara berjenjang dari ranking 6 di tahun 2015, ranking 4 di tahun 2016, ranking 3 di tahun 2017, ranking 2 di ranking 2018, akhirnya Indonesia menduduki peringkat 1 GMTI di tahun 2019.

Menurut Kadisparbud Jabar, Dedi Taufik, ia belum puas dengan capaian tersebut. Karena, ada sejumlah hal yang menjadi fokus pekerjaan serta pembenahan. Terutama Access, Communication, Environment, Services yang menjadi kriteria acuan standar global MTI.

"Pembenahan akses, berangkat dari rencana induk tentang pengembangan wisata daerah," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, ada lima wilayah yang harus terus dimaksimalakan selain melakukan pengembangan. Yaitu, daerah Bogor, Sukabumi, Karawang, Metro Bandung, Bandung Raya, Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).

Untuk wilayah Ciayumajakuning pun, kata dia, dilakukan untuk mendongkrak kinerja bandara kertajati. Selain itu, ada banyak potensi yang bisa digali, seperti wisata alam melalui kebun raya kuningan, pegunungan, laut, pantai, kebudayaan, religi. Seperti, Indramayu punya pulau biawak.

Namun, kata dia, saat ini semua masih dalam tahap inventarisasi. Pasalnya, peningkatan amenitas akses harus berkoordinasi lintas dinas. Selain itu, ia mengupayakan adanya kebijakan terkait pariwisata dengan aturan yang memayungi pemerintah kabupaten kota.

"Kita berharap, seluruh wilayah di jabar punya daerah wisata yang baik. Kemarin sudah dikumpulkan kepala dinas semua pemerintah kabupaten kota untuk membangun komitmen," katanya.

Semua hal, kata dia, harus dibangun sistemik. Termasuk regulasi, pranata transportasi disiapkan dan promosinya juga. "Ciayumajakuning promosinya dikelola provinsi, tour guidenya diatur," katanya.

Saat ditanya terkait hotel, Dedi Taufik memilih pola homestay sambil memaksimalkan hotel yang sudah ada. Dengan begitu, tingkat hunian bisa merata seperti Bali.

"Hotel yang sudah ada kita optimalkan, yang paling penting destinasi, pelayanannya bagus, atraksinya ada. Kita berdayakan homestay," kata Dedi seraya mengatakan, tentu ia ingin secepatnya terealisasi apalagi gubernur sudah menyatakan lokomotif ekonomi di sektor pariwisata.

Sementara menurut Gubernur Ridwan Kamil menargetkan 49,8 juta wisatawan datang mengunjungi Jawa Barat sepanjang 2019. Target tersebut terdiri dari 48 juta wisatawan nusantara dan 1,8 juta wisatawan mancanegara.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, optimistis target terpenuhi seiring peluncuran West Java Calendar of Event 2019 atau Kalender Pariwisata Jabar 2019. Kalender pariwisata yang baru pertama kali dibuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini menyajikan 262 agenda pariwisata, baik seni, budaya, kuliner, religi, dan lainnya.

"Target wisman 1,8 juta dan wisnus 48 juta di tahun 2019. Dengan kalender event Jabar ini diharapkan membawa dampak positif dan mencapai target tersebut," ujar Emil saat melaunching West Java Calendar of Event 2019 di The Trans Luxury Hotel Bandung, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (25/6).

Ke-262 event pariwisata akan digelar di seluruh Jawa Barat, meliputi 35 event di Wilayah I terdiri dari Kota/kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Depok.

Sementara 14 event di Wilayah II mencakup Kabupaten Purwakarta, Subang, Karawang, serta Kota/ Kabupaten Bekasi. Sebanyak 66 event di Wilayah III digelar di(Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Kabupaten Majalengka).

Untuk 147 event di Wilayah IV terdiri dari (Kota/Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota/ Kabupaten Tasikmalaya, Sumedang, Garut, Ciamis, Pangandaran, dan Kabupaten Banjar.

Seni masih menjadi andalan dengan 113 event pariwisata, disusul budaya 85 event, kuliner 83 event, olah raga 24 event, religi 6 event, dan pariwisata lainnya 11 event.

Menurut Emil, dari 262 agenda pariwisata tersebut, ada enam event yang masuk 100 Indonesia Wonderful Calendar of Event 2019, yaitu Asia Afrika Festival, Mizan Al Sufi, Pesona Budaya Garut, Ciletuh-Palabuhanratu Geopark Festival, Tour de Linggarjati, dan Festival Budaya Cirebon.

"Event pariwisata ini sebetulnya ada ribuan tapi dikurasi lagi oleh kami mana yang skalanya profesional, melibatkan masyarakat, punya dampak ekonomi dan bercitra positif, maka inilah potensi unggulan pariwisata kebanggan Jabar," papar Emil.

Menurutnya, West Java Calendar Event 2019 bertujuan memperkuat sektor wisata sebagai lokomotif ekonomi Jawa Barat. Emil berharap kunjungan wisatawan tersebut berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah di sektor pariwisata mencapai lima poin.

"Dengan target tersebut kami siapkan portofolio pariwisata Jabar dalam beberapa pendekatan yaitunomadic traveller, digital tourism, halal dan budaya, dengan segmentasi pasar utama millenial sebesar 50 persen," papar Emil.

Emil menilai, Jawa barat hari ini telah tumbuh pesat menjelma menjadi pusat industri, pusat pendidikan, pusat ekonomi kreatif, pusat inovasi dan pusat pariwisata. “Sehingga Jawa Barat dianugrahi provinsi paling mempesona dan destinasi wisata halal unggulan,” katanya.

Jawa barat, kata dia, hari ini merupakan provinsi terbesar penduduknya dengan 48,7 juta jiwa dan diprediksi pada tahun 2021 akan mencapai 50 juta jiwa. Jadi, tantangan terbesar sebagai penyelenggara negara adalah memberikan pelayanan optimal terhadap warga Jawa Barat yang jumlahnya satu setengah kali penduduk Malaysia.

Tak hanya wisata halal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, langkah ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya muslim.

Menurut Uu, cara ini juga dilakukan untuk meningkatkan potensi wisata halal yang bertujuan menarik kunjungan wisatawan luar negeri khususnya negara muslim. Tahun ini, pihaknya menganggarkan ratusan juta rupiah untuk pemberian sertifikat halal bagi pelaku UMKM kuliner.

Uu mengatakan, sertifikasi halal secara gratis ini merupakan program rutin Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga semester pertama tahun ini, pihaknya sudah memberikan sertifikat halal kepada 300 pelaku UMKM kuliner. Uu berharap, jumlah ini akan terus bertambah mengingat sektor usaha inipun menjadi tulang punggung perekonomian di Jawa Barat.

Apalagi, kata dia, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang mencapai 5,9 persen tidak terlepas dari sektor kuliner yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, di kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki visi untuk memaksimalkan potensi pariwisata.

"(Kuliner) ini merupakan daya dorong untuk meningkatkan visi dan misi kami," katanya.

Setiap tahunnya, kata Uu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat memiliki anggaran untuk terus berupaya meningkatkan jumlah pelaku UKM dengan sertifikasi halal, termasuk dengan sokongan anggaran dari Bank BJB. Anggaran disiapkan, agar biaya sertifikasi halal tidak dibebankan kepada pelaku UKM. Dengan kata lain, pengusaha kecil bisa melakukan sertifikasi halal secara gratis.

"Kami dorong setiap tahun untuk sertifikasi (halal) ini, kami sudah menganggarkan dananya ditambah CSR Bank BJB," katanya.

Menurut Uu, ia menganggarkan agar yang ingin ikut sertifikasi bisa gratis. "Kami tidak akan membebankan kepada pelaku UKM. Alhamdulillah peminatnya selalu banyak," katanya.

Jabar Miliki 1.924 Destinasi Wisata

Provinsi Jawa Barat memiliki 1.924 destinasi wisata dengan karakteristik yang berbeda-beda. Menurut Kepala Disparbud Jabar Dedi Taufik, untuk menggenjot angka kunjungan wisatawan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwista dan Kebudayaan (Disparbud) sudah memiliki formula melalui pendekatan digital.

Dedi menjelaskan, pihaknya kini memiliki Sistem Pariwisata Terpadu (Siraru) yang dapat mengitegrasikan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota dan  stakeholder penyedia jasa wisata. "Siraru ini adalah dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata," ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (9/10) lalu.

Program Siraru ini, kata dia, dapat diakses masyarakat melalui ponsel pintar yang dapat diunduh melalui Playstore. Isinya berkaitan dengan informasi dari mulai kuliner, hotel, juga transportasi yang dapat digunakan menuju lokasi tempat wisata.

"Siraru ini akan kita launching bersamaan dengan West Java Festival bulan November nanti," katanya.

Dedi memastikan, beragam data lokasi pariwisata pada program Siraru terus diperbaharui secara bertahap. Untuk itu, ia menggandeng berbagai elemen, baik dari asosiasi hotel, travel, pelaku kuliner dan lain-lain.

"Kemudian domain yang berkaitan dengan pengisian (informasi) dan lain sebagainya itu akan diisi oleh BJB," katanya.

Menurut Dedi, ada empat kuadran dalam sistem tersebut. Yakni, ada intelegent tourisem servisis, ada nanti walking space, pasar digital dan ada MPD atau Mobile Posision Data.

Bersamaan dengan soft launching Siraru, pihaknya pun melaksanakan Focus Grup Discusion (FGD) yang melibatkan pihak terkait. Di mana pada kegiatan ini dihadiri pula oleh Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), BJB, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Organda, Kepala Disparbud kupaten/kota dan OPD terkait.

"Kemudian FGD ini dengan Bappeda tentang perencanaan dan penganggaran.  Jadi kita kolaborasikan semuanya," katanya.  

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA