Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

BPTJ: ERP Gunakan Konsep Serupa Tilang Elektronik

Rabu 20 Nov 2019 01:04 WIB

Red: Ratna Puspita

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono (kiri)

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono (kiri)

Foto: Republika/Mimi Kartika
Tarif ERP yang diterapkan 2020 berdasarkan ketentuan BPTJ dan Dishub DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebut Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar menggunakan konsep serupa dengan tilang elektronik milik Polda Metro Jaya. BPTJ berencana menerapkan ERP atau jalan berbayar pada 2020.

Baca Juga

"Tidak ada gerbang, konsepnya free flow. Teknologi sama seperti e-tilang sekarang tidak perlu berhenti. Tidak perlu nge-tap," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat dihubungi, Selasa (19/11).

Bambang mengatakan tarif untuk ERP tidak ditentukan dari panjangnya jalan. Ia menjelasan tarif berdasarkan ketentuan yang sedang diolah oleh BPTJ bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Hingga saat ini, ada tiga kategori jalur yang akan diterapkan ketentuan jalan berbayar. Ring 1 untuk daerah Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin yang berada di pusat Kota Jakarta.

Ring 2 di kawasan yang ditetapkan dalam aturan perluasan ganjil genap. Ring 3 di kawasan perbatasan yang merupakan jalan nasional antara Ibu Kota Jakarta dengan daerah lainnya.

BPTJ secara khusus akan mengelola ERP yang berada di jalur Ring 3 yang merupakan perbatasan jalan nasional antara daerah lainnya dengan wilayah DKI Jakarta. "Untuk di daerah perbatasan Timur yaitu Kalimalang, untuk di daerah Selatan itu Margonda, dan untuk di daerah Barat itu Daan Mogot," kata Bambang saat mengenai tiga daerah perbatasan yang akan diterapkan aturan jalur berbayar.

ERP didorong siap diterapkan pada 2020 mengingat kebijakan Ganjil Genap hanya untuk sementara dan tidak dapat menghambat pertumbuhan pengguna kendaraan pribadi. "Siap ga siap, all out kita. Karena nanti merubah kinerjanya transportasi Jabotabek. Kita kan punya itungan, tahun sekian harus apa. Kita punya Key Performance Indicator, kalo itu (ERP) ga dikerjakan, KPI kita akan jeblok," kata Bambang.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA