Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

ERP di Jalan Margonda Masih dalam Kajian

Jumat 22 Nov 2019 10:33 WIB

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Andi Nur Aminah

Kemacetan di ruas jalan Margonda Raya, Kota Depok (ilustrasi)

Kemacetan di ruas jalan Margonda Raya, Kota Depok (ilustrasi)

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Kebijakan ERP dirasakan belum pas apabila diterapkan di Jalan Margonda.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menargetkan implementasi kebijakan terkait Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di sejumlah ruas jalan nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi pada 2020 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Dadang Wihana mengatakan ERP masih dalam bentuk kajian dari BPTJ yang seharusnya belum ke arah implementasi di tahun 2020. "Karena, kebijakan tersebut belum ada pembahasan tekhnis dengan kami," ujar Dadang di Balai Kota Depok, Jumat (22/11).

Baca Juga

Menurut Dadang, sebuah kebijakan harus dianalisis secara detail dan komprehensif. Terutama mengenai jalan pendukung atau akses kendaraan, dan layanan transportasi publik. "Itu semua harus tersedia, sehingga pengguna jalan nyaman," terangnya.

Namun, lanjut Dadang, apabila dibahas lebih jauh, kebijakan ERP dirasakan belum pas apabila diterapkan di Jalan Margonda. Pasalnya, belum tersedia akses jalan yang mendukung. "Akses jalan pendukung belum tersedia dengan baik dan transportasi publik kita juga belum tersedia dengan nyaman," tuturnya.

Dia menambahkan, gang-gang kecil di sepanjang Jalan Margonda masih banyak. Di situ juga menjadi akses permukiman warga. Sehinga dinilai tidak sesuai apabila aturan tersebut nantinya diberlakukan.

"Saat ini Pemkot Depok enggan berspekulasi dini terkait kebijakan ERP. Kami masih fokus dengan penataan transportasi publik termasuk yang berbasis rel. "Beberapa penataan sedang kami pusatkan yaitu JR Connection, Layanan BRT point to point, Layanan BRT Terminal Depok-Terminal Jatijajar, aktivasi trayek-trayek bus yang tidak aktif Depok-Jakarta dan peremajaan angkot AC," jelas Dadang.

Dia mengutarakan, kepada masyarakat agar tetap tenang dan jangan menjadikan informasi ERP sebuah polemik. Pembahasan aturan tersebut, akan panjang dan tidak mungkin diputuskan dari satu pihak. "Komunikasi kami dengan BPTJ sangat baik, baik formal maupun informal. ERP merupakan salah satu metode manajemen lalu lintas selain 3in1, ganjil genap dan lainnya," ujar Dadang. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA