Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Saturday, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 December 2019

Soal Reuni 212, Moeldoko: Jangan Terlalu Banyak Buat Gerakan

Jumat 22 Nov 2019 15:00 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani

BIKIN GERAKAN -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat tidak terlalu banyak bikin gerakan. Foto Moeldoko (ilustrasi)

BIKIN GERAKAN -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat tidak terlalu banyak bikin gerakan. Foto Moeldoko (ilustrasi)

Foto: Republika/Prayogi
Masyarakat Indonesia tak perlu membuat terlalu banyak gerakan-gerakan saat ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi rencana Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama untuk mengadakan aksi reuni 212 di Lapangan Monas Jakarta. Menurut Moeldoko, masyarakat Indonesia tak perlu membuat terlalu banyak gerakan-gerakan saat ini.

"Harapan kita sudahlah jangan terlalu banyak buat gerakan-gerakan. Toh kita sudah paham, masyarakat semuanya sudah ingin damai, ingin bekerja dengan tenang," kata Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (22/11).

Moeldoko menyampaikan, suasana saat ini sudah mulai kondusif. Sehingga masyarakat dapat beraktivitas tanpa terhambat apa pun.

"Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, suasana tenang, gak terhambat oleh rintangan mau ke mana saja, gak ada hambatan psikologi, gak ada hambatan fisik dst," ujarnya.

Namun, jika acara reuni 212 tersebut tetap akan diselenggarakan, ia berharap dapat berjalan baik sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

"Imbauannya saya pikir semuanya berjalan baik sajalah. Kita semuanya sudah menikmati suasana seperti ini," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua GPNF Ulama, Yusuf Muhammad Martak memastikan reuni 212 akan digelar pada tahun ini. Kegiatan ini mulai rutin diselenggarakan tiap 2 Desember sejak 2017 lalu.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menyebut acara ini akan berlangsung dengan damai tanpa aksi anarkis. Aksi menyampaikan pendapat di ruang publik, kata dia, tidak dilarang di Indonesia karena bagian dari demokrasi dan hak asasi berekspresi.

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pengamanan khusus terkait acara ini tak diperlukan. Sebab, menurutnya, aparat kepolisian juga telah memiliki protap sendiri dalam mengamankan aksi yang digelar masyarakat.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA