Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Muncul SKB Radikalisme, Istana Klaim tak Antikritik

Senin 25 Nov 2019 20:14 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Ratna Puspita

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
SKB Radikalisme di kalangan ASN bukan berarti mengekang kebebasan berekspresi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak istana kepresidenan menegaskan posisinya tidak anti terhadap kritik dan masukan yang diberikan masyarakat, termasuk dari aparatur sipil negara (ASN). Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Kepala Badan mengenai radikalisme di kalangan ASN bukan berarti mengekang kebebasan berekspresi para pegawai pemerintah.

"Kritik dari ASN kan ada mekanismenya. ASN beda dengan yang lain karena ada aturan main yang atur ASN," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, Senin (25/11). 

Terkait anggapan masyarakat bahwa munculnya SKB radikalisme hanya menyasar ASN yang diduga melakukan ujaran kebencian kepada pemerintah, Pramono menampiknya. Menurutnya, ujaran kebencian yang bisa dilaporkan melalui kanal aduan bukan hanya ujaran kepada pemerintah, melainkan kepada pihak di luar pemerintah. 

"Ujaran kebencian itu bisa ke siapa saja. Kritik kepada pemerintah itu wajib. Pemerintah sama sekali tidak alergi terhadap kritik. Yang kita tidak mau, bagaimana kemudian ujaran kebencian menjadi konsumsi sehari-hari. Kita harus bedakan kritik dengan ujaran kebencian," jelas Pramono. 

Sebelumnya, SKB tentang penanganan radikalisme dikeluarkan untuk penguatan wawasan kebangsaan pada ASN. SKB tersebut ditanda tangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Mendagri, Menkumham, Menag, Mendikbud, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BKN, Kepala BPIP, dan Komisi ASN.

Adapun yang menan Rdatangi SKB ialah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Mendagri, Menkumham, Menag, Mendikbud, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BKN, Kepala BPIP, dan Komisi ASN.

Nantinya masyarakat dapat melaporkan ASN yang diduga melanggar. Laporan itu bisa dibuat dengan memperhatikan poin-poin radikalisme buatan pemerintah.

Aturan ini diketahui langsung menuai protes. SKB ini dianggap mengancam hak azasi manusia (HAM) dan melanggar kebebasan berpendapat. Terlebih lagi, definisi dan indikator radikalisme buatan pemerintah tak komprehensif. 

SKB ini menuai kritik lantaran ikut mengatur ASN yang berpendapat di ruang publik, termasuk media sosial. 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA