Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

YLKI: Vape Ilegal Secara Hukum, Setop Dulu Penjualannya

Kamis 28 Nov 2019 22:09 WIB

Rep: Desy Susilawati/ Red: Reiny Dwinanda

Rokok Elektrik/ Vape. YLKI menilai vape ilegal secara hukum sehingga penjualannya harus disetop terlebih dulu.

Rokok Elektrik/ Vape. YLKI menilai vape ilegal secara hukum sehingga penjualannya harus disetop terlebih dulu.

Foto: Republika/Wihdan Hidayat
YLKI sarankan agar vape disetop dahulu peredarannya karena ilegal secara hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rokok elektronik alias vape belum memiliki aturan yang jelas di Indonesia. Namun, peredarannya sudah meluas dan penggunanya sudah banyak.

Baca Juga

Menurut Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Sujatno, vape masuk kategori ilegal. Itu jika disandingkan dengan produk ilegal.

"Ketika poduk tersebut tidak ada aturannya kemudian diterima di jual bebas artinya tidak ada payung hukum," jelas Agus usai acara press briefing Membuka Kedok Jargon “Dunia Bebas Asap Rokok” Lewat Bukti Pendaftaran Merek Industri di Jakarta, belum lama ini.

Ketika masyarakat mengonsumsi produk ilegal seperti itu, menurut Agus, mereka lemah dalam posisi hukumnya. Jika terjadi hal tak diinginkan, konsumen akan langsung berbenturan dengan pelaku usahanya.

"Misalkan rokok elektrik meledak, konsumen tidak bisa menuntut pelaku usaha. Bila pelaku usaha tidak mau tanggung jawab, selesai. Tidak bisa advokasi, mediasi, karena tidak ada payung hukum," ungkap Agus.

YLKI merekomendasikan agar vape tak dijual selagi belum ada pengujian yang membuktikan keamanannya bagi kesehatan masyarakat. Agus mengatakan, sebaiknya vape dilarang terlebih dahulu.

"Ada prinsip kehati-hatian. Ketika memang belum ada data mendasar yang menyatakan produk tersebut layak konsumsi harus setop dulu, larang dulu, sampai kemudian ada aturan yang menyatakan bahwa produk tersebut boleh beredar," ujar Agus.

Sementara itu, Agus mengungkapkan konsumen memiliki empat hak, yakni hak atas informasi, hak memilih, hak keamanan, dan advokasi. Konsumen harus mendapatkan informasi yang jernih mengenai suatu produk hingga bisa mempertimbangkan akan digunakan atau tidak serta ada jaminan keamanan bagi penggunanya dan perlindungan jika haknya dicederai.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA