Kamis, 8 Rabiul Akhir 1441 / 05 Desember 2019

Kamis, 8 Rabiul Akhir 1441 / 05 Desember 2019

Isu Istana Intervensi Munas Golkar dan Bantahan Jokowi

Senin 02 Des 2019 16:31 WIB

Red: Andri Saubani

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengangkat tangan saat memperingati HUT ke-55 tahun Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11).

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengangkat tangan saat memperingati HUT ke-55 tahun Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11).

Foto: Republika/Prayogi
Ada menteri Jokowi disebut menelepon kader di daerah jelang Munas Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Dessy Suciati Saputri, Sapto Andika Candra

Baca Juga

Partai Golkar pada 2-5 Desember 2019 akan menggelar musyawarah nasional (munas) dengan agenda utama memilih ketua umum periode 2019-2024. Munas Golkar kali ini diwarnai isu adanya intervensi dari pihak istana.

Adalah loyalis dari kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet), Syamsul Rizal yang pertama kali mengungkap adanya menteri dari Kabinet Indonesia Maju  menelpon beberapa kepala daerah kader Golkar dan meminta agar DPD di bawahnya mendukung Airlangga Hartarto menjadi calon ketua umum (caketum). Kader yang ditelepon menteri tersebut tidak hanya di satu provinsi.

Saat dicecar provinsi mana yang dimaksud, Syamsul enggan membeberkan. Ia tak ingin kepala daerah tersebut nantinya jadi korban. Meski demikian, dia memastikan bahwa perbuatan itu benar adanya.

Salah satu nama menteri yang disebut Syamsul adalah Menteri Sekretaris Negara  Pratikno. Selain Pratikno, ada dua menteri lagi yang ikut menekan pengurus partai Golkar di daerah untuk memilih Airlangga sebagai caketum.

"Ada tiga pembantu presiden, yang satu itu kader Golkar, yang satu akademisi, yang satu partai lain," ujarnya.

Syamsul menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengetahui bahwa ada menterinya yang dijadikan alat untuk menekan DPD I partai Golkar elalui kepala-kepala daerahnya. Hal itu lantaran sejak awal Jokowi menegaskan tidak akan mencampuri urusan internal Partai Golkar.

Politikus senior Golkar, Agun Gunanjar mengungkapkan bahwa pemilihan ketua umum dalam munas partai selalu mendapatkan intervensi eksekutif. Intervensi itu juga terjadi terhadap partai berlambang pohon beringin.

"Saya berangkat dari pengalaman dan pengalaman selama ini Golkar selalu saja dintervensi oleh kekuasaan negara, oleh eksekutif," kata Agun Gunanjar di Jakarta, Jumat (29/11).

Agun menjelaskan, intervensi yang dia maksud tidak datang secara langsung dari presiden. Kendati, dia mengimbau jika memang benar ada campur tangan dari pembantu presiden agar menghentikan intervensi tersebut demi kemajuan partai dan atas kecintaan terhadap demokrasi.

"Jadi bangun partai politik yang kuat dengan cara memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada pemegang hak kedaulatan rakyat," katanya.

Respons Istana

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman membantah tudingan bahwa ada tiga menteri Kabinet Indonesia Maju yang ikut campur dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar. Fadjroel menegaskan Presiden Jokowi selalu menekankan kepada jajaran menterinya untuk tetap netral terhadap semua aktivitas politik.

"Tidak ada campur tangan dari Istana. Presiden Jokowi selalu mengatakan Istana netral terhadap semua aktivitas partai politik. Itu tegas Pak Jokowi dan dinyatakan ketika pidato di beberapa tempat. Tidak ada," jelas Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (29/11).

Presiden Jokowi juga membantah tudingan keterlibatan dirinya dan sejumlah menterinya dalam perebutan kursi ketua umum Partai Golkar. Menurutnya, penyelenggaraan munas merupakan urusan internal Partai Golkar.

Sebagai partai yang besar, kata Jokowi, Golkar tak mungkin diintervensi oleh menteri dan pihak eksternal.

"Munas itu urusan internal Golkar dan sebagai partai besar tidak mungkin bisa diintervensi menteri dan pihak eksternal," kata Jokowi saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).

Ia pun tak mempermasalahkan beredarnya isu tersebut. Menurutnya, isu-isu seperti itu merupakan hal yang biasa di dalam politik.

"Tapi kalau bisa intervensi hebat benar. Apa urusannya Setneg dengan Munas Golkar, itu urusan internal partai," ujar dia.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan sejumlah menterinya yang berasal dari partai berlambang pohon beringin itu, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Agus Gumiwang, dan  Zainuddin Amali. Saat bertemu dengan para anggota DPD Partai Golkar, ia pun mengaku hanya membahas terkait masalah kenegaraan.

"Saya kira biarkanlah Golkar secara demokratis menentukan arah ke depan pimpinannya," tambahnya.

Ia mengatakan, Golkar sebagai salah satu partai besar di Indonesia juga berkontribusi dalam pembangunan nasional. Sementara itu,

Menteri Sekretariat Negara Pratikno menegaskan isu keterlibatan dirinya dalam pemilihan calon ketum Partai Golkar merupakan isu hoaks.

"Katanya saya ngumpulin DPD, saya itu bahkan jangankan ngumpulin, jangankan menelpon. Tahu ketua DPD Golkar saya enggak tahu. Siapa ya ketua DPD Golkar DKI siapa ya? Saya enggak ada. Itu hoaks pol," tegas Pratikno.

photo
Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (kedua kiri) menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum (caketum) Partai Golkar kepada Ketua Komite Pemilihan Maman Abdulrahman (kedua kanan) di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12/2019).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA