Thursday, 8 Rabiul Akhir 1441 / 05 December 2019

Thursday, 8 Rabiul Akhir 1441 / 05 December 2019

Bamsoet Disindir Seharusnya Mundur dari Jabatan Ketua MPR

Selasa 03 Dec 2019 00:11 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho, Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo tiba untuk menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum (caketum) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo tiba untuk menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum (caketum) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Bamsoet dinilai telah melanggar kesepakatan dengan Airlangga Hartarto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sindiran yang muncul jelang musyawarah nasional (Munas) Golkar berlanjut. Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena menyebut, Bambang Soesatyo (Bamsoet) seharusnya mundur dari jabatan ketua MPR jika tetap mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar.

Idris mengingatkan Bamsoet yang sebelumnya telah membuat kesepakatan untuk mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, sebagai ganti pencalonannya sebagai ketua MPR. "Seyogiyanya jika menyatakan akan maju dalam kontestasi dan menantang ketua umum yang telah memberi kepercayaan, maka seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya," kata Idris di Kompleks Parlemen RI, Senin (2/12).

Idris mengatakan, bagaimana pun alat kelengkapan DPR dan MPR merupakan perpanjangan partai di parlemen. Maka itu, kata dia, Bamsoet sebagai kader yang telah diberi tugas harus menjaga etika dan kepercayaan tersebut.

Anggota DPR dari Riau ini pun menyinggung prinsip PDLT yang ada di partai beringin, yakni Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tak Tercela. Dia terutama menekankan loyalitas sebagai prinsip yang penting untuk terus dipegang.

Baca Juga

"Sampai laporan pertanggungjawaban ketua umum dan dinyatakan demisioner diterima dan disahkan dalam munas, maka tanggung jawab kepengurusan masih ada di tangan ketua umum," ujarnya.

Para kader yang mencalonkan diri, diharap juga tetap menjunjung tinggi AD/ART Partai, termasuk nilai-nilai etik dalam berpolitik. Ia menilai, untuk menjadi seorang pemimpin yang mengomandoi seluruh kader, maka setiap calon Ketum mesti memiliki kepribadian yang ber-PDLT ala Golkar itu.

Karenanya, menurut Idris, menjadi tak elok ketika ada diantara calon yang maju sebagai calon ketua umum menantang ketua umum saat ini, Airlangga Hartarto, di munas esok. Kecuali, sang penantang tersebut, juga menyatakan mundur dari jabatannya, baik sebagai pengurus partai maupun dari jabatan lain seperti di DPR RI maupun MPR RI.

"Jangan lupa, bahwa sampai Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum diterima dan disahkan, kemudian dinyatakan demisioner dalam Munas, maka tanggung jawab Kepengurusan masih ada di tangan ketua umum," ujar Idris.

Bagi Idris, tak beretika ketika kader maju sebagai caketum tanpa mengundurkan diri dari jabatan yang sebetulnya adalah 'titah' Ketum.

Sebelumnya, Ketua Umum Pejawat Partai Golkar Airlangga Hartarto juga melontarkan sindiran usai resmi mendaftar sebagai ketua umum. Sindiran Airlangga itu terlontar saat Airlangga ditanya soal kemungkinan Airlangga merangkul calon lain bila memengangkan munas, khususnya untuk rival saat ini, Bambang Soesatyo.

Airlangga tak menjawab jelas, namun dia justru melontarkan sebuah sindiran. "Sekarang saja dirangkul digebukin, gimana," katanya disertai tawa para pendukungnya, setelah mendaftar.

Sebagai Ketum, Airlangga juga tak ingin berkomentar apakah nantinya Bamsoet dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MPR, dia mengaku ingin fokus ke Munas.

Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 3-6 Desember 2019. Ketua umum baru partai berlambang pohon beringin itu akan ditetapkan dalam munas tersebut.

Bamsoet pernah membenarkan adanya kesepakatan antara dirinya dan Airlangga Hartarto untuk menjaga kondusivitas di internal Partai Golkar. Ia mengungkapkan bahwa kesepakatannya dengan Airlangga tersebut semacam gentlemen agreement.

"Bahwa kita berdua dihadapkan pada situasi dan kondisi yang harus mau tidak mau bahwa Partai Golkar jelang pelantikan presiden harus kondusif. Dan saya menyatakan diri untuk cooling down karena kita menghadapi demonstrasi mahasiswa yang luar biasa ketika itu," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (22/11).

Salah satu bentuk kesepakatan itu di antaranya disepakatinya Bamsoet sebagai Ketua MPR. Kesepakatan itu, lanjut Bamsoet, turut disaksikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita dan Adies Kadir.

"Dengan suatu kondisi bahwa seluruh pendukung-pendukung saya harus ada juga upaya-upaya rekonsiliasi kedua belah pihak. Dan ada komitmen bahwa para pendukung saya dipulihkan kembali posisinya ke semula dan dirangkul dalam penyusunan AKD dan kepengurusan Partai Golkar," ungkapnya.

Namun dalam perjalanannya, Bamsoet mengatakan bahwa bukan rekonsiliasi yang didapat, melainkan justru para pendukungnya digusur habis. Bahkan, sebagian pendukung dirinya juga ada yang ditempatkan di komisi yang tidak sesuai dengan bidangnya dan tidak diminati oleh yang bersangkutan.

"Sehingga itulah yang kemudian yang pada akhirnya membuat saya pada posisi sulit dan tidak bisa lagi terus menerus berpegang pada posisi yang coolling down," akunya.

Ia membantah jika dikatakan bahwa dirinya melanggar komitmen yang telah disepakati. Menurutnya keputusan dirinya maju sebagai caketum Partai Golkar lantaran adanya komitmen yang tidak dipenuhi.

"Karena saya dalam posisi sulit, para pendukung saya sudah melakukan pengorbanan karena mendukung," tuturnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA