Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

Golkar: Amendemen UUD tidak Perlu

Senin 02 Dec 2019 19:56 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

Foto: Republika/Prayogi
Airlangga menilai, Indonesia punya prioritas lain, yakni menjaga stabilitas politik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menilai amandemen UUD 1945 tak diperlukan dalam waktu dekat ini. Airlangga menilai, Indonesia memiliki prioritas lain yang harus diutamakan selain amandemen. 

"Stabilitas politik ada di ASEAN dan stabilitas politik terbesar itu 50 persennya adalah di Indonesia. Jaddi, Indonesia adalah udara untuk dunia maka stabilitas politik penting, maka amandemen dalam dalam dekat tidak perlu, kita akan mengkaji secara mendalam," ujar dia Airlangga, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (2/12).

Airlangga menyinggung instabilitas ekonomi dunia, di mana ASEAN merupakan daerah dengan stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga. Stabilitas itu, Airlangga menilai, harus dijaga dengan tidak mengeluarkan wacana yang kemudian menimbulkan kegaduhan. 

Baca Juga

Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, sejak awal mulai isu amendemen itu disampaikan Golkar sudah memberikan pandangan dan disampaikan lewat fraksi Golkar di MPR. Yakni, wacana itu harus dikaji mendalam. 

"Kita sedang menghadapi masalah ekonomi yang jadi masalah krusial bangsa. Ekonomi dunia begitu, perang dagang AS dan China, Korsel-Jepang, ekonomi global tidak sehat. Marilah kita konsentrasi ke sana saja, jangan disibukkan dengan hal-hal yang memang itu kan buat gaduh," kata Lodewijk. 

Lodewijk enggan berkomentar soal pendapat Ketua MPR RI yang juga kader Golkar Bambang Soesatyo yang terus menyuarakan Amandemen UUD 1945 sebagai rekomendasi MPR. Namun, ia menegaskan fraksi Golkar menekankan agar amandemen dikaji ulang. 

"Wah saya tidak punya komentar soa itu. Yang jelas Golkar katakan, sementara ini ada wacana-wacana seperti itu, mari kita kaji mendalam," ujarnya. 

Lodewijk khawatir, bila isu amandemen ini terus menerus disuarakan justru akan menimbulkan kontraproduktif dan mengganggu kabinet yang baru dibentuk. "Kalau sudah disibukkan dengan macam yang buat gaduh, program kementerian malah (terganggu) seakan kita hanya bicara kekuasaan bukan bicara program kementerian," ucap Lodewijk. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA