Kamis, 8 Rabiul Akhir 1441 / 05 Desember 2019

Kamis, 8 Rabiul Akhir 1441 / 05 Desember 2019

KPU: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Bisa Kena Sanksi

Selasa 03 Des 2019 05:48 WIB

Red: Ratna Puspita

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Komisioner KPU Viryan (kedua kanan), Pramono Ubaid Tanthowi (kedua kiri) serta Evi Novida Ginting Manik (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Komisioner KPU Viryan (kedua kanan), Pramono Ubaid Tanthowi (kedua kiri) serta Evi Novida Ginting Manik (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Foto: Antara/Galih Pradipta
Rancangan Peraturan KPU menjelaskan soal sanksi pidana maupun dendanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan agar petugas pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data kependudukan bekerja dengan baik atau akan terkena sanksi. KPU mengatakan, sanksi yang diberikan banyak macamnya. 

Baca Juga

"Pada petugas itu kami ingatkan betul dia. Kamu kerjakan yang baik ya. Kalau enggak, ya ada sanksinya. Karena itu kalau kamu mutakhirkan, ditata pengelompokkannya," ujar Ketua KPU Arief Budiman usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin.

Di dalam Rancangan Peraturan KPU Pasal 177 b menjelaskan soal sanksi pidana maupun dendanya. "Jadi kalau mereka tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data atau daftar pemilih, itu ada sanksinya," ujar Arief.

Di dalam pasal tersebut disebutkan jika petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS), anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU 10 tahun 2016, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Arief mengatakan, jika semua yang memiliki hak pilih harus masuk ke dalam data pemilih dan terdata dengan baik karena berhubungan dengan efisiensi penyediaan logistik. "Belajar dari pengalaman selama ini, mudah-mudahan tidak ada ya kekurangan logistik. Kalau ada pun sedikit sekali," ujar Arief.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA