Thursday, 8 Rabiul Akhir 1441 / 05 December 2019

Thursday, 8 Rabiul Akhir 1441 / 05 December 2019

Emil Salim Kritik Kebijakan Pemusnahan 20.000 Ton Beras

Rabu 04 Dec 2019 00:05 WIB

Red: Indira Rezkisari

Emil Salim mempertanyakan kebijakan pangan hingga pemerintah harus menghancurkan 200 ribu ton beras.

Emil Salim mempertanyakan kebijakan pangan hingga pemerintah harus menghancurkan 200 ribu ton beras.

Foto: Republika TV/Muhamad Rifani Wibisono
Pemusnahan beras dinilai Emil Salim bentuk kekeliruan kebijakan pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior dan cendekiawan Emil Salim menilai salah kebijakan pemusnahan 20.000 ton beras oleh Perum Bulog. Pemusnahan beras membuktikan adanya kekeliruan dalam hal kebijakan pangan di Indonesia.

"Ini kan berarti kebijakan pangan, produksi pangan, perdagangan pangan dan impor pangan tidak berada pada jalur yang benar," kata dia di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia mempertanyakan hal yang menyebabkan stok-stok beras yang berada di Bulog itu menjadi busuk. Sebab hal itu menunjukkan adanya perkiraan untuk pengadaan stok beras yang keliru sehingga tidak terpakai.

"Pihak yang dirugikan atas hal ini tentu termasuk petani. Apalagi kalau ada impor, tentu nantinya akan memengaruhi harga dan itu merugikan petani," kata guru besar bidang ekonomi Universitas Indonesia itu.

Bahkan, ia mengatakan dirinya memerhatikan nilai tukar petani dan palawija dalam empat tahun terakhir yang menunjukkan nilai yang diterima petani lebih kecil dari yang dibayarkan termasuk biaya hidup.

Sehingga dalam empat tahun terakhir, nilai tukar petani justru merugikan petani itu sendiri. Ini yang perlu diperbaiki ke depan.

Selain itu, dalam keadaan merugikan petani, harga beras Indonesia di luar negeri malah menunjukkan angka lebih mahal dibandingkan beras Vietnam. Sehingga hal itu cukup membingungkan.

"Nah kalau di sini petani rugi sedangkan beras dijual lebih mahal di luar negeri, lalu surplusnya ke mana? Ditambah lagi stok beras lantas juga dimusnahkan," ujar dia.

Keadaan tersebut seharusnya perlu dikaji lebih jauh. Karena ditakutkan terdapat hal-hal yang tidak beres termasuk kajian terkait penyebab stok beras sampai tidak layak dan mesti dimusnahkan.

Termasuk pula kaitannya dengan ada tidaknya impor beras beserta harga yang ditetapkan atas beras Indonesia di dalam dan di luar negeri juga perlu dikaji.

Sebelumnya, Perum Bulog meminta Pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran kepada BUMN tersebut untuk kebijakan disposal atau pembuangan beras yang sudah mengalami penurunan mutu. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menyebutkan setidaknya 20.000 ton beras dari stok cadangan beras pemerintah akan dimusnahkan. Stok beras tersebut senilai Rp 160 miliar dengan rata-rata harga pembelian di petani Rp 8.000 per kilogram.


Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA