Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

Tuesday, 9 Rabiul Akhir 1442 / 24 November 2020

Perbanas Minta Menkeu Naikkan Batas Gaji Bebas Pajak

Senin 25 Nov 2019 16:17 WIB

Red: Nidia Zuraya

Penghasilan tak kena pajak (ilustrasi)

Penghasilan tak kena pajak (ilustrasi)

Foto: reesolarpanelsbristol.org.uk
Saat ini batas maksimum PTKP dipatok sebesar Rp 4,5 juta per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menaikkan batas maksimum Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat ini batas maksimum PTKP dipatok sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

Wakil Ketua Perbanas Tigor Siahaan dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (25/11), mengatakan pemerintah perlu memberikan stimulus melalui instrumen fiskal, untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal itu untuk mengantisipasi melemahnya konsumsi yang dikhawatirkan juga dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi domestik.

"Menaikkan PTKP akan memberi daya beli lebih kepada masyarakat khususnya masyarakat bawah," ujar Tigor.

Tigor mengharapkan pemerintah masih memiliki ruang menambah stimulus fiskalnya. Dia juga meminta pemerintah untuk mendorong realisasi belanja modal sejak awal tahun agar roda pergerakan ekonomi dapat berputar dan permintaan kredit perbankan meningkat.

Sedangkan, stimulus agar batas PTKP dinaikkan, diharapkan Tigor dapat menjadi stimulus yang mampu mengurangi tekanan terhadap konsumsi.

"Selain itu stimulus percepatan belanja biasanya baru di paruh kedua tiap tahun. Alangkah baiknya sejak kuartal I percepatan belanja pemerintah sudah dilakukan sehingga ada stimulus untuk kemudian meningkatkan bantuan sosial," ujar dia.

Tigor mengatakan usulan tersebut sesuai dengan kajian yang telah dilakukan Perbanas. Jika PTKP dinaikkan, dia meyakini daya beli masyarakat segmen berpendapatan menengah dan menengah ke bawah dapat meningkat.

Adapun pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terakhir kali menaikkan PTKP pada April 2016. Saat itu, otoritas fiskal menaikkan PTKP hingga 50 persen menjadi Rp 54 juta per tahun, atau Rp 4,5 juta per bulan dari Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mempertanyakan usulan Perbanas tersebut. Hal itu karena besaran PTKP di Indonesia, menurut dia, sudah menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Namun jika usulan tersebut dapat efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dia membuka peluang untuk memulai pembahasan dengan Menkeu Sri Mulyani.

"Tapi yang diminta Perbanas ini, kenaikan PTKP-nya berapa ?," ujar Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu.

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta Perbanas untuk menginventarisasi permintaan kepada otoritas fiskal, yang bertujuan untuk memulihkan pertumbuhan bisnis perbankan. Dia memahami bisnis perbankan, terutama dari pertumbuhan kredit, cukup tertekan pada tahun ini karena perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Pada tahun ini pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan tumbuh melambat dibanding 2018 yang 12,1 persen. OJK memperkirakan pertumbuhan kredit 2019 di rentang 8-10 persen, sedangkan Bank Indonesia meyakini pertumbuhan kredit tahun ini hanya delapan persen.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA