Minggu, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 Februari 2020

Minggu, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 Februari 2020

JK Sindir Setya Novanto

Rabu 04 Des 2019 06:09 WIB

Rep: Rizkyan adiyudha/ Red: Esthi Maharani

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kedua kanan), bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Ketua Penyelenggara Munas Golkar Melchias Marcus Mekeng (kiri) membuka acara Musyawarah Nasional ke-10 Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (3/12).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kedua kanan), bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Ketua Penyelenggara Munas Golkar Melchias Marcus Mekeng (kiri) membuka acara Musyawarah Nasional ke-10 Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (3/12).

Foto: Thoudy Badai_Republika
Menurunnya suara partai adalah akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan Setnov

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua umum partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) menyentil Setya Novanto (Setnov) yang kini mendekam di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin. JK menyinggung jika menurunnya suara partai adalah akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan Setnov berkaitan dengan proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

"Ternyata dia biangnya, semua pada tahu itu dibanding sekarang akhirnya nama partai kena sekarang akibat Novanto," kata Jusuf Kalla di Jakarta pada Selasa (3/12).

Wakil presiden RI ke-12 ini mengatakan, Novanto dinilai kerap menghalalkan segala cara dalam bermanuver politik. Dia lantas bercerita bagaimana Setnov merayunya untuk dapat menduduki kursi wakil sekertaris fraksi.

Hal itu terjadi saat JK masih menduduki kursi ketua umum Golkar. JK mengaku saat itu dia secara tegas menolak permintaan tersebut. Ketegasan JK pada akhirnya berhasil menyelamatkan partai berlambang pohon beringin itu dari keterpurukan.

"Saya bilang tidak bisa urus apapun di partai, enggak boleh campur tangan di partai, sudah semua orang lobby, sama sekali Novanto tidak bisa urus apapun," katanya.

Disaat yang bersamaan, JK menganjurkan partai politik, khususnya Golkar untuk berhenti menyalahgunakan dana negara bagi kepentingan partai. Menurut dia, perbuatan secamam itu akan berdampak pada loyalitas pemilih terhadap Golkar.

Dia lantas meminta partai untuk memberhentikan kader yang duduk sebagai pejabat pemerintah atau parlemen jika terindikasi menyalahgunakan dana negara. Pencopotan itu, menurt JK, akan memberikan efek jera dan berdampak pada kader lain agar tidak melakikan perbuatan yang melanggar hukum serupa.

"Siapa yang terindikasi (menyalahgunakan dana negara) ya keluarin. Akhirnya yang lain tidak berani, itu saja caranya," katanya.

Menurut JK, hal tersebut merupakan cara ampuh agar kader tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Disaat yang bersamaan, dia meminta agar ketua umum Golkar yang baru nanti tidak asal main pecat atau mem-Plt-kan kader yang tidak bisa memberikan setoran kepada partai saat duduk dalam lembaga negara apapun.

"Seperti yang saya katakan tadi, kita partai jangan jadi asal, kalau tidak suka plt kan, tidak setor plt kan, kalau dia tidak setor ganti dari ketua komisi dengan yang lain yang dia bisa setor. Dan kalau begitu ya akhirnya begitu saja," katanya

JK menekankan partai yang tidak bersih dari praktik rasuah artinya mereka tidak menyurakan prinsip good governance. Terlebih, sambung dia, jika elakunya adalah pimpinan wakil rakyat.

"Kita sendiri governance nya nggam baik, gimana Anda bisa tegak di DPR kalau temannya lagi masuk penjara. Tidak ada," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA