Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Mahfud Mengaku tak Pernah Ikut Campur Penanganan Kasus Novel

Rabu 04 Dec 2019 17:54 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Ratna Puspita

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Foto: Antara/R. Rekotomo
Mahfud mengatakan, koordinasi Polri tidak dilakukan terus-menerus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengaku tak pernah ikut menangani kasus Novel Baswedan. Menurutnya, proses penyelesaian kasus tersebut sepenuhnya berada di tangan kepolisian.

Baca Juga

"Ya itu polri yang nanganin, saya nggak pernah ikut nangani," ujar Mahfud saat ditemui di Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Menurutnya, proses penyelesaian kasus itu berada khusus di tangan kepolisian. Koordinasi terhadapnya juga tidak dilakukan secara terus-menerus.

Ia juga menyebutkan, keterangan kasus tersebut dapat ditanyakan kepada kepolisian saja agar tidak ada perbedaan informasi. "Koordinasinya itu ya tidak menerus. Itu kan jalan. Dalam sebuah proses yang ditangani secara khusus oleh polisi. Jadi tidak tahu. Tanya ke Polri. Biar tidak berapa pintu begitu," terangnya.

Beberapa waktu lalu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengingatkan kembali janji Presiden Joko Widodo untuk pengungkapan kasus serangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Pada awal November, Presiden Jokowi menjanjikan kasus Novel harus sudah terungkap pada Desember 2019.

Koordinator Koalisi Shaleh Alghifari menerangkan, ada tiga tuntutan terkait janji Presiden tersebut. Selain meminta pertanggungjawaban, koalisi juga meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz dicopot jika dinilai gagal menjalankan perintah Presiden tersebut.

“Presiden Joko Widodo harus mencopot Kapolri Idham Aziz apabila tidak mampu menemukan pelaku lapangan, aktor intelektual, dan motif penyerangan,” kata Shaleh, Selasa (3/12).

Tuntutan terakhir, koalisi meminta Presiden Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen. Menurut dia, tim independen itu diperlukan untuk mengungkap kasusnya secara utuh. "Siapa pelaku, siapa aktor, dan apa motif sesungguhnya dari penyerangan terhadap Novel Baswedan,” sambung Shaleh.

Pada 1 November 2019, Presiden Jokowi mengungkapkan prioritas pengungkapan kasus Novel Baswedan. Hal itu ditegaskan sebagai perintah kepada Idham Aziz yang saat itu dilantik menjadi kapolri.

Jokowi meminta Idham mengungkap pelaku, aktor, serta motif penyerangan Novel. “Saya perintahkan kepada Kapolri yang baru, saya beri waktu sampai awal Desember,” kata Jokowi di Istana Negara.

Perintah kepada kapolri tersebut bukan yang pertama kali disampaikan Jokowi. Pada Juli 2019, Presiden Jokowi memerintahkan kapolri saat itu, Tito Karnavian, mengungkap pelaku dan dalang penyerangan Novel dalam waktu tiga bulan. Namun, kasus Novel belum jelas hingga kini.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupis Kurnia Ramadhana menerangkan, sejak kasus penyiraman air keras terhadap Novel pada 11 April 2017, ia mencatat sedikitnya sudah 15 kali Presiden Jokowi menyatakan keinginan mengungkap kasus tersebut. Namun, ungkapan Jokowi tersebut belum terealisasi hingga saat ini.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA