Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

Publik Ragu Jokowi Mampu Selesaikan Kasus HAM Berat

Kamis 05 Dec 2019 06:02 WIB

Red: Ratna Puspita

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam memberikan paparan terkait survei penuntasan kasus HAM masa lalu di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam memberikan paparan terkait survei penuntasan kasus HAM masa lalu di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Soal kepentingan politik dan kasus terlalu lama menjadi hambatan paling serius.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian besar publik ragu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu penculikan aktivis 1997—1998. Hal itu berdasaran hasil riset yang dilakukan Komnas HAM bersama Litbang Kompas.

Baca Juga

Untuk kasus penculikan aktivis 1997-1998, sebanyak 51,7 persen masyarakat meragukan pemerintah dapat menyelesaikannya dan sebanyak 34,5 persen merasa pemerintah dapat menyelesaikannya. "Ketidakpercayaan terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin bisa menyelesaikan kasus ini juga besar karena model kasusnya berbenturan dengan kekuasaan," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (4/12).

Untuk kasus pelanggaran HAM berat lain, seperti penembakan misterius 1982-1985, sebanyak 42,6 persen masyarakat ragu pemerintah dapat menyelesaikan dan 48 persen menilai pemerintah mampu menyelesaikannya. Pandangan ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan kasus tersebut, paling banyak, yakni 57,8 persen karena kasus terlalu lama, disusul 28,9 persen karena merasa sudah buntu berhadapan dengan kekuasaan politik tertentu.

"Di sini soal kepentingan politik dan kasus terlalu lama menjadi hambatan paling serius," ucap Anam.

Selanjutnya, 27 persen karena pelaku atau korban sudah mati, 10,4 persen membebani pemerintah, dan sebanyak 3 persen menilai tidak memperbaiki masalah. Masih berdasarkan riset tersebut, 99,5 persen masyarakat ingin pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui pengadilan, baik pengadilan nasional maupun internasional, bukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Riset yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia itu melibatkan 1.200 responden dengan kisaran usia 17—65 tahun.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA