Jumat, 4 Rajab 1441 / 28 Februari 2020

Jumat, 4 Rajab 1441 / 28 Februari 2020

Dirut Garuda Dicopot, Menhub Yakin tak Ganggu Operasional

Kamis 05 Des 2019 18:45 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nidia Zuraya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersiap menyampaikan pemaparan saat jumpa pers akhir tahun Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersiap menyampaikan pemaparan saat jumpa pers akhir tahun Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Pencopotan Dirut Garuda Indonesia terkait penyelundupan onderdil Harley Davidson

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot posisi Ari Askhara sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumasi yakin hal tersebut tak akan mengganggu operasional.

"Saya pikir tidak (mengganggu operasional). Itu kan suatu organisasi yang besar sekali," kata Budi di Gedung Kementerian Perhubungan, Kamis (5/12).

Budi menilai hal tersebut juga tidak akan menggagu operasional selama musim Natal dan Tahun Baru. Sebab, kata dia, Garuda Indonesia merupakan perushaan yang sudah matang sehingga tidak tergantung pada seorang direktur utama.

"Dengan penunjukan pelaksana tugas mestinya bisa (membuat operasional Garuda tidak terganggu)," jelas Budi.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti mengungkapkan ada beberapa key person untuk menggantikan posisi Ari Aakhara untuk sementara. Dengan begitu operasional Garuda tidak akan terganggu.

"Key person direktur operasi, direktur keselamatan dan direktur mainenance atau teknik. Buat Kemenhub yang penting penanggung jawab keselamatan jelas," ungkap Polana.

Kementerian Keuangan mengungkapkan potensi nilai kerugian negara akibat penyelundupan tersebut berkisar Rp 532 juta hingga Rp 1 miliar. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan secepatnya mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk menentukan penggantinya.

"Kami akan memberhentikan Dirut Garuda, dan tentu karena perusahaan publik pasti ada prosedur lain. Nanti kami ajukan RUPS-LB, tapi secepatnya langsung menunjuk Plt," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Erick, penyelundupan tersebut merupakan proses menyeluruh di dalam maskapai pelat merah tersebut bukan hanya individu. Dalam manifesto terdapat sebanyak 22 penumpang yang di antaranya adalah direksi Garuda Indonesia.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA