Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

PDIP Minta Erick Thohir Restrukturisasi BUMN

Ahad 08 Dec 2019 13:18 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
PDIP menilai struktur BUMN terlalu 'gemuk'.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Menteri BUMN Erick Thohir merestrukturisasi BUMN. Hasto menilai struktur BUMN dengan anak perusahaan dan cabang anak perusahaan lainnya terlalu 'gemuk'.

Baca Juga

"Kami merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar langkah-langkah restrukturisasi dapat dilakukan, BUMN seringkali terlalu gemuk dengan anak perusahaan, cucu perusahaan yang tidak terkait dengan bisnis usaha itu," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Ahad (8/12).

Hasto menilai penting restrukturisasi demi kemajuan iklim korporasi, manajemen dan sirkulasi keuangan di BUMN. Ia pun mendorong setiap BUMN mengembangkan inti usahanya.

Hasto juga menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir mengonsolidasikan seluruh jajarannya agar fokus tamanya adalah memperkuat inti bisnis masing-masing BUMN. Caranya, kata Hasto, dengan menata BUMN kembali supaya tatanannya sejalan dengan inti bisnisnya. 

"Harus dilihat secara menyeluruh agar BUMN fokus dalam ruang lingkup bisnis yang dimasukinya," kata Hasto.

Hasto juga menyingung sikap dan perilaku para pejabat BUMN maupun anak perusahaan BUMN, pasca terungkapnya penyelundupan yang dilakukan Direktur Utama dan oknum direksi PT Garuda Indonesia.

Menurutnya, BUMN adalah alat memajukan seluruh aspek kehidupan, tidak hanya sisi ekonomi semata. Karena itu, setiap petinggi BUMN harus menjaga perilakunya dan meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya. 

Ia menerangkan, dalam pelaksanaannya, manajemen dari korporasinya harus mengedepankan aspek profesionalitas untuk mencapai kinerja baik dalam perspektif keuangan, internal growth, kemudian perhatian terhadap konsumen.

"Karena itulah berbagai perilaku-perilaku yang tidak sejalan dengan membangun korporasi yang sehat, ya, seharusnya tidak boleh dilakukan," kata Hasto.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA