Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Saturday, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 February 2020

Apindo: Perlu Perbaikan Dasar Tingkatkan Keterlibatan Swasta

Ahad 08 Dec 2019 15:15 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Esthi Maharani

Sejumlah pengendara melintasi lokasi proyek pembangunan dan peningkatan infastruktur pada jalur jalan nasional Trans Sulawesi yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Pegunungan Kebun Kopi, Sulawesi Tengah, Senin (14/5).

Sejumlah pengendara melintasi lokasi proyek pembangunan dan peningkatan infastruktur pada jalur jalan nasional Trans Sulawesi yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Pegunungan Kebun Kopi, Sulawesi Tengah, Senin (14/5).

Foto: Antara/Mohamad Hamzah
Apindo menilai perlu perbaikan dasar untuk tingkatkan keterlibatan swasta dalam PSN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja menuturkan, pengusaha tentu menyambut baik rencana pemerintah untuk membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) kepada pihak swasta yang fully funded (pembayaran penuh) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Tapi, masih banyak perbaikan dasar yang dibutuhkan untuk efektivitas implementasinya.

Shinta menilai, rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu memiliki visi yang sama dengan pengusaha. Yaitu, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembangunan proyek. "Tapi, ada hal fundamental yang perlu diperbaiki," katanya saat dihubungi Republika, Ahad (8/12).

Beberapa hal fundamental yang dimaksud Shinta adalah kemudahan perizinan dan pembebasan lahan. Ia berharap, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law di bidang perpajakan dan cipta lapangan kerja yang kini tengah digodok pemerintah dapat mengatasi hambatan tersebut.

Selain itu, Shinta juga menyinggung pembiayaan. Dengan skala PSN yang besar dan membutuhkan modal banyak, pengusaha tidak bisa terlibat secara individu. "Karenanya, sekarang kami kedepankan sinergitas (antar pengusaha ataupun dunia swasta dengan BUMN)," ujarnya.

Terlepas dari tantangan yang ada, Shinta menjeleaskan, insentif pembebasan PPh itu akan membantu meningkatkan keterlibatan swasta dalam PSN. Sebab, menurutnya, sampai saat ini, sebagian besar PSN memang masih banyak dilakukan oleh BUMN.

Pengusaha sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menambah kontribusinya. Terbaru, Shinta mengatakan, pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajak seluruh BUMN untuk masuk dalam Kadin. Tujuannya, menghilangkan jarak antara perusahaan pemerintah dengan swasta dalam menggarap proyek pemerintah.

Shinta menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah memberikan lampu hijau kepada pengusaha dengan menjanjikan proyek yang layak secara feasibility studi (FS) kepada swasta. "Ini memberikan harapan bahwa peran dari swasta juga akan lebih muncul, tidak hanya kepada BUMN," ucap CEO Sintesa Group ini.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA