Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

Presiden Harus Mampu jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Senin 09 Dec 2019 21:59 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto.

Foto: Republika/Wihdan H
Demokrat menilai pemberantasan korupsi tak bisa lepas dari kewenangan presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai pemberantasan korupsi tidak bisa lepas dari kewenangan presiden. Menurutnya presiden harus menjadi panglima dalam pemberantasan antikorupsi.

"Presiden harus mampu menjadi panglima, pemegang pedang anti korupsi dalam memberantas segala bentuk korupsi di negeri ini, kalau kita ingin Indonesia bisa bersih dan bebas korupsi," ujar Didik, Senin (9/12).

Ketua DPP Partai Demokrat itu menyadari tidak mudah memerangi korupsi. Butuh usaha ekstra dan sinergi yang utuh dari seluruh komponen bangsa. Menurutnya, pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dilakukan terobosan-terobosan baru yang lebih progresif dan proper, mengingat penindakan korupsi yang masifpun belum mampu menahan laju pertumbuhan korupsi.

"Sudah saatnya segenap aparatur penegak hukum dan pemerintah duduk bersama untuk mereformulasi blue print pemberantasan korupsi menjadi satu rumusan blue print yang bisa dipedomani bersama," katanya.

Didik menyarankan agar efektifitas pemberantasan korupsi bisa terukur dan efektif. Ia menganggap perlu adanya kehendak dan tekad bersama untuk mewujudkan Indonesia bersih dan bebas korupsi pada periode tahun tertentu.

"Dengan blue print bersama, saya berharap para penegak hukum dan pemerintah, khususnya Presiden berani menargetkan kapan Indonesia bisa bersih dan bebas korupsi. Dengan target itu, selain penindakan terus dijalankan, membangun sistem dan tata kelola keuangan negara yang baik dan terintegrasi akan mampu menahan laju korupsi yang semakin masif," ungkap anggota komisi III tersebut.

Ia meminta agar posisi KPK diperkuat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, mengingat bahwa keberadaan KPK sangat dibutuhkan dalam penguatan Indonesia sebagai negara hukum. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi akan memastikan terwujudnya pemerataan keadilan dan kesejahteraan.

"KPK sebagi instrumen utama pemberantasan korupsi memegang peran penting baik secara fungsi maupun secara konstitusional (constitutionally important). Untuk itu sudah seharusnya secara kelembagaan KPK diperkuat dalam konstitusi kita," jelasnya.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA