Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

Mahfud: 12 Kasus HAM Masa Lalu Belum Ada Titik Temu

Selasa 10 Dec 2019 15:03 WIB

Red: Ratna Puspita

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan sambutan pada Peringatan Hari Hak Asasi manusia Sedunia ke-71 Tahun 2019 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan sambutan pada Peringatan Hari Hak Asasi manusia Sedunia ke-71 Tahun 2019 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12).

Foto: Republika/Edi Yusuf
Era pascareformasi, HAM lebih terjamin karena penegakannya tak hanya bidang hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyebut ada sebanyak 12 kasus HAM peninggalan masa lalu yang masih belum menemukan titik temu. Mahfud juga menjelaskan, lambannya penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia disebabkan oleh proses demokrasi yang sulit bertemu dengan penentuan keputusan.

Baca Juga

Menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi daripada peningkatan kualitas demokrasi sejak era reformasi. "Sekarang kekuasaan sudah terbagi, tidak seperti orde baru, sekarang semuanya ikut menentukan (penyelesaian kasus HAM), demokrasi dan penentuan keputusan tidak pernah bertemu, makanya lambat. Ada yang sudah selesai tapi sedikit sekali," kata Mahfud saat berpidato dalam acara Peringatan HAM Sedunia di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12).

Namun, ia pastikan, di era pascareformasi ini HAM lebih terjamin karena penegakannya tidak hanya dalam bidang hukum. "Penegakan HAM jangan hanya dilihat penegakan hukum semata, sudah banyak perkembangan HAM di Indonesia, pengembangan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian parpol, penguatan DPR, dan meluasnya kekuatan masyarakat sipil," kata dia.

Namun, ia tidak menampik bahwa pelanggaran HAM masih terjadi saat ini. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi sudah tidak sistematis seperti yang terjadi pada masa lalu saat era orde baru.

"Tapi sekarang sudah tidak ada pelanggaran HAM secara sistematik, sudah tidak ada, kalau orde baru itu sistematis," kata dia.

Saat ini, menurutny kasus HAM yang terjadi kerap melibatkan konflik horisontal. Berbeda dengan kasus HAM masa lalu yang bersifat vertikal akibat sistem otoriter.

Ia menyebut mekanisme penyelesaian HAM saat ini sudah terlembaga. "Saat ini sudah dibuat UU HAM, Komnas HAM jadi lembaga, kita sudah lakukan itu, masalah yang terkait pelanggaran HAM," kata dia.

 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA