Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Walhi Sebut Indonesia Darurat HAM dan Lingkungan Hidup

Selasa 10 Dec 2019 14:55 WIB

Red: Ratna Puspita

Koordinator Bidang Politik Walhi, Khalisah Khalid (tengah)

Koordinator Bidang Politik Walhi, Khalisah Khalid (tengah)

Foto: Republika/Riza Wahyu Pratama
Walhi mengatakan banyak kasus pelanggran HAM dialami oleh pejuang lingkungan hidup.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi lingkungan hidup independen Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatakan Indonesia saat ini masih mengalami darurat hak asasi manusia (HAM) dan darurat lingkungan hidup. Sebab, banyak kasus pelanggran HAM yang dialami oleh sejumlah pejuang lingkungan hidup.

Baca Juga

"Darurat karena kita lihat kedaruratan itu salah satu indikatornya adalah semakin mengecilnya ruang demokrasi," kata Koordinator Desk Politik Walhi Khalisah Khalid dalam konferensi pers di kantor Walhi Jakarta, Selasa (10/12).

Ia mengatakan Indonesia saat ini dihadapkan dengan darurat demokrasi terlihat dengan semakin terbatasnya ruang untuk menyampaikan pendapat. "Ruang berbeda pendapat dengan pemerintah itu menunjukkan bahwa situasi kita darurat HAM karena semakin mengecilnya ruang demokrasi," katanya.

Dalam konteks lingkungan hidup, menurutnya, pemerintah mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri tanpan partisipasi masyarakat, sesuai Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. "(Undang-undang) itu sudah 'rigid' menjelaskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat," katanya.

Namun, kata dia, pada kenyataannya partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi lingkungan hidup justru dihadapkan dengan kriminalisasi dan aksi kekerasan. Kondisi tersebut, katanya, tentu saja bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada dan akan semakin mengancam keberlangsungan lingkungan hidup.

"Karena orang jadi takut untuk bersuara, karena ancamannya kriminalisasi. Kriminalisasi yang sekarang digunakan contoh-contohnya seperti kasus bendera terbalik, pakai pasal komunisme, undang-undang ITE seperti yang dialami kawan-kawan Walhi NTT, dan seterusnya," ujarnya.

Kemudian, selain kriminalisasi, aksi kekerasan yang hingga berakibat pada kematian juga dialami oleh sejumlah aktivis lingkungan, dan fenomena tersebut, katanya, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga fenomena global.

"Jadi pejuang lingkungan hidup ini sebenarnya yang berjuang untuk kebaikan bersama justru mengalami kerentanan yang semakin besar. Jadi pelanggaran HAM itu berjalan beriringan dengan investasi yang masuk," demikianKhalisah Khalid.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA