Sabtu, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 Januari 2020

Sabtu, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 Januari 2020

Kartu Prakerja akan Diluncurkan Secara Nasional Agustus 2020

Rabu 11 Des 2019 00:43 WIB

Red: Ratna Puspita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di Jakarta, Selasa (10/12).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di Jakarta, Selasa (10/12).

Foto: Republika/Prayogi
Menurut Airlangga, pemerintah berupaya untuk membangun suatu learning ecosystem.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Prakerja yang menjadi salah satu program utama Presiden Joko Widodo akan diluncurkan secara nasional pada Agustus 2020. Pada Desember 2019, pemerintah akan menyelesaikan peraturan presiden (Perpres) Kartu Prakerja.

Baca Juga

Selanjutnya pada Januari 2020, penyelesaian Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Prakerja. Pada Februari 2020, ada penjelasan publik dalam bentuk website. 

"Maret dan awal April 2020 ada uji coba di 2 kota rencananya di Jakarta dan Bandung basisnya aplikasi lalu pada April-Agustus 2020 perluasan implementasi di berbagai kota dan launching nation wide bulan Agustus," kata Airlangga di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri tiga rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri kabinet Indonesia Maju. Ratas-ratas tersebut adalah "Akselerasi, Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial", "Akselerasi Penguatan Ekonomi di Sektor Pertanian dan Perikanan" dan "Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur".

"Dengan Kartu Pra Kerja ini penerima manfaat akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta - 7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020," tambah Airlangga.

Pelatihan-pelatihan itu disiapkan oleh lembaga-lembaga yang sudah ada baik pemerintah maupun swasta. Lembaga-lembaga akan menyiapkan pelatihan mencakup teknik industri tertentu.

"Seperti industri digital life style, fotografi, kopi, perawatan, properti pertanian penjualan, industri kreatif, dan lainnya. Lembaga-lembaga itu prinsipnya menjadi official partner Kartu Prakerja," tambah Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan platform digital mulai dari pilihan pelatihan, pelatihan online dan offline serta mendapat insetif. "Selain itu kami siapkan 'demand sight-nya' atau kebutuhan usaha terhadap pekerja baik proyek strategis nasional, investor yang masuk ke BKPM (Badan Koordinasio Penanaman Modal) maupun kementerian-kementerian sektor atau swasta," ungkap Airlangga.

Namun, biaya pelatihan yang ditanggung tentu bervariasi tergantung pelatihan yang diambil. "Tentu pelatihan itu berada di range lebih luas kalau pelatihan life style, kopi penjahit, hair dressing lebih rendah dibanding 'coding' tapi standarnya Rp3-7 juta, ini murni pelatihan tenaga kerja, kalau untuk modal kita ada kredit usaha rakyat," tambah Arilangga.

Artinya, menurut Airlangga, pemerintah berupaya untuk membangun suatu learning ecosystem. "Di dalamnya ada lembaga pelatihan perbankannya, 'provider' yaitu pemerintah, 'employer' mulai Kadin, Apindo maupun pengusaha disiapkan 'platform' digital, 'financial technology'," ungkap Airlangga.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA