Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Kartu Prakerja Bukan Gaji Penganggur

Rabu 11 Dec 2019 08:18 WIB

Red: Budi Raharjo

Ilustrasi Kartu Prakerja yang jadi program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode keduanya.

Ilustrasi Kartu Prakerja yang jadi program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode keduanya.

Foto: Republika/mgrol100
Kartu prakerja direncanakan akan diuji coba pada April 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kartu prakerja yang akan direalisasikan bukan program untuk memberi gaji bagi penganggur. Dia meluruskan persepsi sebagian masyarakat yang dianggap keliru terkait program yang menjadi janji kampanye Jokowi-Ma’ruf pada pilpres 2019 ini.

“Terkait implementasi kartu prakerja, saya ingin menegaskan lagi, program ini bukan menggaji pengangguran. Ini penting kita sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak, itu keliru,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).

Presiden menjelaskan, program kartu prakerja merupakan program untuk membantu biaya pelatihan vokasi bagi para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan fomal. Selain itu, program kartu prakerja juga diberikan kepada para pekerja aktif yang terkena PHK dan perlu meningkatkan kompetensinya.

Jokowi menuturkan, terdapat dua fokus utama pemerintah dalam menjalankan program kartu prakerja ini. Kedua fokus tersebut adalah mempersiapkan angkatan kerja dan meningkatkan keterampilan pekerja PHK melalui peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) sehingga makin produktif dan berdaya saing.

“Dalam ratas ini, saya ingin mendapatkan laporkan persiapan detail implementasi soal pembentukan project management office (PMO). Kemudian, kesiapan platform sistem digital dan alur bisnis prosesnya seperti apa, kesiapan lembaga pelatihan, dan rancangan skema pencairan dana atau pembayarannya,” ujar dia.

Dalam APBN 2020, Presiden Jokowi mengusulkan anggaran untuk kartu prakerja sebesar Rp 7,81 triliun. Total anggaran untuk akses digital sebanyak Rp 3,98 triliun dengan target 1,5 juta orang.

Secara terperinci, akses digital (skilling/reskilling) terdiri atas anggaran pelatihan sebesar Rp 2 juta, insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan, dan pengisian survei sebesar Rp 150 ribu. Total anggaran untuk akses reguler sebesar Rp 3,83 triliun yang terdiri atas skilling sebesar Rp 3,06 triliun dengan target 400 ribu peserta dan reskilling sebesar Rp 765 miliar dengan target 100 ribu peserta.

Adapun perincian untuk akses reguler skilling terdiri atas pelatihan sebesar Rp 6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp 900 ribu, insentif Rp 500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp 150 ribu. Sementara itu, akses reguler reskilling terdiri atas pelatihan dengan anggaran Rp 6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp 900 ribu, insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp 150 ribu.

Baca Juga

photo
Program kartu prakerja


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kartu prakerja direncanakan akan diuji coba pada April 2020. Uji coba akan dilakukan di Jakarta dan Bandung. Kemudian, pada periode April-Agustus 2020, uji coba akan diperluas di beberapa kota lain di Indonesia. “Baru kemudian Agustus (2020) launching secara nasional,” ujar Airlangga.

Sejumlah syarat diterapkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas kartu prakerja. Syarat tersebut antara lain WNI berusia lebih dari 18 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Masyarakat yang ingin mengakses informasi mengenai kartu prakerja bisa membuka situs yang direncanakan tersedia pada Februari 2020.

Airlangga menjelaskan, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk kartu prakerja pada 2020 nanti mencapai Rp 10 triliun. Perinciannya, setiap pemegang kartu akan mendapat alokasi biaya pelatihan bervariasi antara Rp 3 juta sampai Rp 7 juta, bergantung pada jenis pelatihan yang akan didapat.

“Misalnya, pelatihan lifestyle seperti barista, menjahit, atau hairdressing akan lebih rendah dibanding pelatihan decoding atau algoritma (IT),” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Pada prinsipnya, kata Airlangga, kartu prakerja memberikan fasilitas pelatihan bagi para pencari kerja, orang yang berhenti kerja, atau yang akan pindah kerja. Pelatihan yang diberikan akan diberikan oleh lembaga yang sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah, baik dengan cara daring (online) maupun luring (offline).

“Kami akan siapkan sistemnya dulu, ekosistemnya, baru nanti launching,” katanya. n dessy suciati saputri/sapto andika candra, ed: mas alamil huda

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA