Thursday, 26 Jumadil Akhir 1441 / 20 February 2020

Thursday, 26 Jumadil Akhir 1441 / 20 February 2020

Pukat Prediksi Dewas KPK Bakal Diisi Orang-Orang Jokowi

Rabu 11 Dec 2019 16:53 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) memprediksi dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal diisi orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pukat menolak ide pembentukan Dewas yang akan menghambat pemberantasan korupsi.

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) memprediksi dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal diisi orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pukat menolak ide pembentukan Dewas yang akan menghambat pemberantasan korupsi.

Foto: Republika/Dian Fath Risalah
Pukat menolak ide pembentukan Dewas yang akan menghambat pemberantasan korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenur Rohman memprediksi dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal diisi orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adanya Dewas ini pun disimpulkan Zaenur hanya sebagai alat presiden dan Pemerintah untuk mengendalikan lembaga antirasuah di Indonesia itu. 

Baca Juga

"Sudah tentu yang akan dipilih adalah orang yang dipercaya Presiden, atau dalam bahasa lainnya Dewas akan diisi orangnya Presiden," kata Zaenur Rohman pada Republika, Rabu (11/12).

Untuk pertama kali, Dewas KPK untuk periode 2019 - 2023 yakan dibentuk oleh Presiden RI Joko Widodo. Anggota dewas pilihan Joko Widodo akan mengawasi kinerja Firli Cs yang terpilih sebagai pimpinan KPK.

Zaenur menegaskan, Pukat sejak awal menolak ide pembentukan Dewas. Pukat pun tak mau memberikan kriteria khusus orang-orang yang cocok untuk duduk di Dewas. "Jadi pukat tidak bicara kriteria yang cocok untuk mengisi Dewas," ujarnya.

Menurut Zaenur, adanya dewas di KPK justru menghambat pemberantasan korupsi. Dewas yang seharusnya bertugas sebagai pengawas, bukan hanya bertugas mengawasi. Namun juga, memiliki wewenang memberikan atau menolak izin dalam proses penegakkan hukum (pro justitia), yaitu izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan.

"Sedangkan Dewas sendiri bukan penegak hukum," ujarnya.

Menurut Zaenur, saat ini Jokowi terkesan masih malu-malu untuk mengumumkan orang - orang yang duduk di kursi dewan pengawas. Namun, sebelum pimpinan KPK yang baru dilantik tanggal 20 Desember 2019, nama dewas bakal diumumkan.

"Pasti Presiden akan memilih orang orang yang dipercaya olehnya," ujar Zaenur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui sudah mengantongi lima nama anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).  Kendati demikian, Jokowi belum mau mengumumkan siapa saja nama yang akan menduduki posisi sebagai Dewas KPK iu.

Rencananya, pelantikan anggota dewas KPK akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua KPK pada 20 Desember mendatang. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK hasil revisi, Dewan Pengawas KPK akan diisi lima orang.

Rinciannya, satu orang sebagai ketua dan empat orang anggota. Dewas KPK ini akan ditentukan langsung oleh Presiden Jokowi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA