Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Revisi PKPU Pencalonan Pilkada Ditargetkan Januari 2020

Rabu 11 Dec 2019 18:08 WIB

Rep: Mimi Kartika / Red: Ratna Puspita

Anggota komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (tengah)

Anggota komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (tengah)

Foto: Antara/Reno Esnir
KPU butuh waktu pelajari putusan MK soal masa tunggu 5 tahun bagi mantan terpidana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membutuhkan waktu untuk mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana yang akan maju pilkada. Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan pilkada ditargetkan selesai direvisi pada Januari 2020 berdasarkan putusan MK tersebut.

Baca Juga

"Pertama lami akan mempelajari putusan MK tersebut, kemudian tentu akan melakukan revisi tapi tentu revisi yang terkait dengan putusan MK, kemudian menyisir beberapa pasal yang berkaitan dengan putusan MK," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Manik saat dihubungi wartawan, Rabu (11/12).

Ia menuturkan, tim teknis dan hukum di KPU akan segera berkoordinasi untuk menyisipkan putusan MK dalam PKPU pencalonan pilkada. Sebab, penambahan aturan tak bisa sembarang dilakukan karena harus menyesuaikan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan putusan MK tersebut.

Evi menjelaskan, putusan MK yang memberikan masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana sejak menjalani hukuman penjara sudah pernah ada pada 2009. KPU pun menuangkan putusan itu pada syarat pencalonan pemilu 2009 lalu.

Ia mengatakan, syarat yang diputuskan MK dalam putusan 4/PUU-VII/2009 telah diimplementasikan KPU sampai saat ini yakni kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Sementara untuk jeda lima tahun diperlukan penyesuaian terlebih dahulu.

Evi menerangkan, KPU akan terlebih dahulu menggelar rapat pleno sebelum mengesahkan revisi PKPU tersebut. Ia berharap, perubahan PKPU dapat segera diselesaikan agar bisa disosialisasikan kepada publik.

"Pokoknya tentu sedang kami baca, kami pelajari tentu melihat dulu PKPU karena harus sinkron pasal-pasalnya. Kemudian apakah bisa dimasukkan di syarat calonnya," jelas Evi.

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019. Keduanya meminta MK memutuskan ada jeda bagi mantan terpidana, khususnya korupsi yang ingin maju pilkada yakni selama 10 tahun usai menjalani pidana pokok. 

Namun, MK tak mengabulkan usulan masa jeda 10 tahun karena tak beralasan menurut hukum. MK kemudian memutuskan bagi mantan terpidana kecuali terhadap pidana kealfaan dan tindak pidana politik boleh mencalonkan diri di pilkada setelah melewati jangka waktu lima tahun usai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga, MK memutuskan perubahan bunyi pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang dipaparkan Hakim Anwar dalam amar putusannya. "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut,"

"(g) 1. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa,"

"2. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dan 3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang," tutur Anwar.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA