Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

Senin, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 Februari 2020

Jokowi Siap Umumkan Dewas KPK, ICW Keukeuh Menolak

Rabu 11 Des 2019 18:18 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Ratna Puspita

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana

Foto: Republika TV/Muhammad Rizki Triyana
ICW pada dasarnya menolak keseluruhan konsep dari Dewan Pengawas KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak tertarik dengan siapa pun nama-nama yang telah dikantongi oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengisi posisi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "ICW pada dasarnya menolak keseluruhan konsep dari Dewan Pengawas KPK,” tegas Kurnia Ramadhana kepada Republika.co.id dalam pesan tertulis, Rabu (11/12).

Baca Juga

Ia menjelaskan, paling tidak ada tiga alasan ICW menolak keberadaan Dewan Pengawas KPK. Pertama, kata dia, secara teoritik KPK masuk dalam rumpun lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas. 

Karena, lanjut Kurnia, yang terpenting dalam lembaga negara independen adalah membangun sistem pengawasan dan hal tersebut telah dilakukan oleh KPK. “Hal itu sudah dilakukan KPK dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bahkan, kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik pada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang,” kata Kurnia.

Selain itu, sambungnya, dalam UU KPK yang lama telah ditegaskan bahwa KPK diawasi oleh beberapa lembaga, seperti BPK, DPR, dan Presiden. “Lalu pengawasan apa lagi yang diinginkan oleh negara?” ujarnya.

Kedua, menurut Kurnia, kewenangan Dewan Pengawas KPK sangat berlebihan. KPK harus meminta izin dewan pengawas untuk melakukan tindakan pro justicia.

“Bagaimana mungkin tindakan pro justicia yang dilakukan oleh KPK harus meminta izin dari Dewan Pengawas? Sementara disaat yang sama justru kewenangan Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut justru dicabut oleh pembentuk UU,” jelas Kurnia.

Ketiga, Kurnia curiga kehadiran Dewan Pengawas justru dikhawatirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap proses hukum yang akan dilakukan KPK. Sebab, Dewan Pengawas dalam UU KPK yang baru ini, dipilih oleh Presiden.

“Jadi, siapapun yang dipilih oleh Presiden untuk menjadi Dewan Pengawas tidak akan merubah keadaan, karena sejatinya per tanggal 17 Oktober 2019 kemarin waktu berlakunya UU KPK baru, kelembagaan KPK sudah mati suri,” tegas Kurnia.

Pelemahan demi pelemahan yang dilakukan terhadap KPK, menurut Kurnia, makin menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR memang tidak menginginkan negeri ini terbebas dari korupsi. Keinginan Presiden dan DPR yang tetap bersikeukeuh membentuk kelembagaan tersebut sambungnya, justru semakin menunjukkan ketidakpahaman pembentuk UU dalam konteks penguatan lembaga anti korupsi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA