Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

SBY Singgung Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru

Kamis 12 Dec 2019 01:00 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Muhammad Hafil

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato refleksi akhir tahun 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato refleksi akhir tahun 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
SBY meminta pembangunan ibu kota baru tak meleset.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung pembangunan ibu kota baru yang direncanakan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan SBY saat membacakan pidato politik jelang pergantian tahun.

Menurut SBY, memindahkan dan membangun ibu kota baru adalah sebuah mega proyek yang harus sukses dan tidak boleh meleset. Hal ini, dia mengatakan, menyusul rencana pembangunan tersebut dijalankan di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan.

"Ekonomi Indonesia sendiri tengah menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna," kata SBY dalam pidato politik refleksi pergantian tahun 2019 di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Demokrat, dia menekankan, perihal permasalahan berkenaan dengan sumber daya, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membangun ibukota baru tersebut. Dia melanjutkan, partai mempelajari bahwa dalam APBN 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan anggaran awal untuk pembangunannya.

Menurut SBY, pembangunan ibu kota baru tidak sekedar membangun infrastruktur fisik. Namun, sambung dia, hal itu berkaitan erat dengan membangun kehidupan serta sistem yang akan menopang kehidupan tersebut.

"Pembangunannya juga memerlukan biaya yang sangat besar dan jangka waktu yang tidak singkat," katanya.

SBY, lantas meminta pemerintah untuk memaparkan perencanaan strategis dengan seksama terkait persiapan pembangunan tersebut. Menurutnya, pemerintah seharusnya terbuka berkenaan dengan konsep, jadwal pembangunan, besaran biaya asal usul anggaran pembangunan tersebut.

Dia mengatakan, tidak baik jika biaya pembangunan tersebut dilakukan dengan kemungkinan pemikiran untuk menjual aset-aset negara. Atau, lanjut dia, mengandalkan utang ke luar negeri untuk membiayai rencana pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Hal-hal inilah yang ingin kami dengar. Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya. Banyak contoh di dunia, negara yang berhasil dan juga yang gagal dalam membangun ibukota yang baru dan tentu kita ingin menjadi negara yang berhasil dalam membangun ibukota baru ini," katanya.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA