Sunday, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 February 2020

Sunday, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 February 2020

Lagi, Tim Advokasi Novel Baswedan Ingatkan Jokowi

Kamis 12 Dec 2019 07:28 WIB

Rep: Febryan A/ Red: Ratna Puspita

Penyidik senior KPK Novel Baswedan memberikan keterangan pers setelah diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Penyidik senior KPK Novel Baswedan memberikan keterangan pers setelah diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pengungkapan kasus Novel berjalan sangat lambat sejak penyerangan pada 2017.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Kuasa Hukum Novel Baswedan, Muhammad Isnur, kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memastikan pengungkapan kasus penyerangan Novel. Hal itu disampaikan lantaran Jokowi tak lagi memberikan tenggat waktu pengungkapan kasus kepada Kapolri.

Baca Juga

"Kami mendesak agar presiden konsisten dengan ucapannya sendiri yang sebelumnya jelas memberikan tenggat waktu. Kan sekarang Pak Jokowi tidak lagi memberikan tenggat waktu," kata Isnur kepada Republika, Rabu (11/12).

Isnur berkesimpulan, pengungkapan kasus Novel berjalan sangat lambat. Sebab, sudah lebih dari 974 hari sejak terjadinya penyerangan pada 11 April 2017 lalu.

"Tapi, belum juga ada pengungkapan. Padahal, menurut Laporan Pemantauan Komnas HAM, ini perkara yang mudah untuk diungkap," kata Isnur.

Isnur juga menegaskan pengungkapan kasus ini akan sangat menentukan marwah penegakkan hukum di Indonesia. Jika tak segera diungkap, lanjut dia, maka akan membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan hukum.

Walhasil, masyarakat akan main hakim sendiri sehingga memunculkan kekacauan. Adapun, tugas masyarakat saat ini, kata dia, adalah mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sebab, pengungkapan kasus ini adalah kewajiban negara. "Masyarakat Indonesia sangat berharap dan menunggu Kapolri dan Kabareskrim baru segera mengungkap penyerangan ini," kata Isnur yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi pada Yayasan Lemabaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memberi tenggat waktu untuk pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK itu hingga awal Desember. Jokowi pun telah menanyakan perkembangan kasus itu ketika menerima kedatangan Kapolri Jenderal Idham Aziz di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12) lalu.

Ternyata, Kapolri belum bisa mengungkap kasus penyiraman air keras tersebut. Jokowi pun meminta agar pelakunya segera diumumkan.

"Saya juga ingin mendapat sebuah ketegasan ada progres atau tidak. Dijawab ada temuan baru yang sudah menuju kesimpulan. Oleh sebab itu, saya nggak ngasih waktu lagi," kata Jokowi seusai bertemu Idham Aziz.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal mengatakan, pengungkapan kasus Novel tak akan butuh waktu lama lagi. "Sabar saja, tidak akan beberapa lama lagi tim teknis akan segera mengungkap kasus ini. Kita sudah menemukan alat bukti yang sangat, sangat, sangat signifikan," kata Iqbal usai mengatar Kapolri bertemu presiden di Istana Negara, Selasa.

Novel Baswedan diserang dua pengendara motor pada 11 April 2017 seusai shalat Subuh di Masjid al-Ihsan, tak jauh dari rumahnya. Pelaku menyiramkan air asam yang menyebabkan mata kiri penyidik senior KPK itu cedera parah.

Polda Metro Jaya sempat menahan sejumlah pihak, tapi melepaskan kembali dengan alasan alibi mereka kuat. Dua sketsa wajah yang diduga sebagai pelaku juga sempat dilansir, tetapi tak berujung penangkapan.

Dua tahun kasus berjalan, pada Januari 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Tim Pakar yang terdiri atas petugas polisi, perwakilan KPK, dan pakar hukum. Tim menyimpulkan bahwa penyiraman tersebut terkait dendam atas kasus yang diusut Novel. Tetapi, tim itu juga tak berhasil menemukan pelakunya ataupun dalangnya. 

Tim Teknis yang beranggotakan personel kepolisian kemudian dibentuk pada Agustus 2019 guna meneruskan temuan Tim Pakar. Presiden Jokowi memberikan tenggat waktu tiga bulan, tetapi tim itu juga tak berhasil mengungkap pelaku hingga habis masa tugasnya pada Oktober lalu. Jokowi pun memberikan tenggat waktu terakhir hingga awal Desember 2019.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA