Sabtu, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 Januari 2020

Sabtu, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 Januari 2020

Ketua KPK Terpilh Diminta Segera Sesuaikan Kerja dengan UU

Kamis 12 Des 2019 08:12 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Ratna Puspita

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilh Firli Bahuri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilh Firli Bahuri

Foto: Antara/Nova Wahyudi
Revisi UU KPK harus dijadikan momentum bagi Firli dkk untuk buat KPK lebih digdaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilh Firli Bahuri diminta untuk segera menyesuaikan kerja lembaga dengan revisi UU KPK. Firli disebut tepat untuk melakukan hal itu usai revisi UU komisi Antirasuah.

Baca Juga

"Revisi UU KPK kali ini harus dijadikan momentum bagi Firli dkk untuk membuat KPK tampil lebih digdaya," kata Advokat Peradi Petrus Selestinus dalam diskusi bertajuk "Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revis UU KPK di Jakarta, Rabu (11/12).

Dia mengatakan, revisi UU KPK diharapkan mampu mengefektifkan dan mengefisienkan tugas pemberantasan korupsi. Lanjut dia, revisi UU KPK akan membuat penampilan berbeda menyusul keberadaan organ baru yaitu dewan pengawas (dewas) yang ikut menentukan proses penindakan di KPK. 

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai, masih banyak hal yang bisa dilakukan KPK sebagaimana diamanatkan UU KPK baru. Menurut Neta, KPK tetap merupakan garda terdepan yang sekaligus tumpuan harapan masyarakat untuk pemberantasan korupsi dalam UU hasil revisi.

Neta mengatakan, Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan tugas pokok KPK adalah melakukan pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi, penindakan (penyelidikan penyidikan dan penuntutan) dan melaksanakan putusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan presiden agar KPK di bawah kepemimpinan Firli Cs bisa berlari cepat. Dia mengungkapkan, diantaranya segera mengeluarkan, sedikitnya empat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai penjabaran UU KPK hasil revisi.

Keempat PP tersebut, kata Neta, adalah PP yang akan mengatur tugas pokok, kedudukan, peran, kewenangan Pimpinan KPK, sistem organisasi tata kerja KPK, SDM KPK beralih status menjadi ASN, dan sistem penggajian pegawai KPK.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA