Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

UN Dihapus, Nadiem Perkenalkan Sistem Penilaian Baru

Rabu 11 Dec 2019 13:39 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Nur Aini

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim ditemui usai membuka rapat koordinasi kepala dinas, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim ditemui usai membuka rapat koordinasi kepala dinas, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12).

Foto: Republika/Inas Widyanuratikah
Sistem UN akan diganti dengan penilaian kompetensi minimum dan survei karakter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim akan mengubah sistem penilaian pendidikan nasional menjadi lebih sederhana. Ia mengatakan, pada 2021, sistem penilaian yang selama ini menggunakan UN akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Baca Juga

Asesmen kompetensi minimum akan menilai aspek literasi dan numerasi. Nadiem menjelaskan, literasi yang dimaksud bukanlah sekadar kemampuan membaca. Literasi adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan. Jenis penilaian selanjutnya adalah numerasi. Numerasi, kata Nadiem, adalah kemampuan menggunakan angka-angka.

"Ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai 2021. Jadi, bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan berdasarkan konten. Ini berdasarkan kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya," kata Nadiem, saat membuka Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan di Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12).

Selanjutnya, juga akan dilakukan survei karakter. Nadiem menjelaskan, survei karakter akan menjadi tolok ukur untuk melakukan perubahan untuk menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia dan lebih kuat azas Pancasilanya.

Pada saat ini, ia mengatakan pemerintah memiliki data kognitif siswa. Akan tetapi, pemerintah tidak mengetahui kondisi ekosistem di dalam sekolah. "Kita tidak tahu apakah azas Pancasila benar-benar dirasakan oleh siswa Indonesia," kata Nadiem.

Survei karakter tersebut akan melihat bagaimana implementasi gotong royong dan juga tingkat toleransi siswa. Selain itu, akan dilihat juga mengenai kebahagiaan anak apakah sudah mapan atau masih terdapat perundungan-perundungan.

"Survei ini akan menjadi satu panduan buat kami dan daerah," kata dia.

Sistem penilaian baru ini akan dilakukan di tengah jenjang pendidikan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan rencananya penilaian akan dilakukan saat siswa berada di kelas 4 SD, 2 SMP, dan 2 SMA.

Penilaian dilakukan di tengah diharapkan bisa memberikan waktu untuk sekolah dan guru untuk melakukan perbaikan sebelum anak itu lulus jenjang. Sebab, saat ini ujian dilakukan di akhir jenjang dan akhirnya sekolah maupun guru tidak bisa memberikan bantuan sesuai asesmen tersebut.

"Jadi seperti berkaca. Tapi yang penting setelah itu bukan berkacanya, tapi bagaimana memperbaiki diri. Itu maksudnya kenapa di tengah, untuk memperbaiki diri," kata Totok.

Namun, kata Totok, ia berharap sekolah tidak mengandalkan penilaian yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintah ini. Sehari-hari guru juga harus bisa menilai perkembangan belajar siswa.

Nadiem menambahkan asesmen ini tidak hanya dilakukan oleh Indonesia tetapi juga dengan masukan-masukan berbagai organisasi dari luar Indonesia. Hal itu dilakukan dengan harapan penilaian memiliki kualitas yang baik dan setara dengan kualitas internasional, serta penuh dengan kearifan lokal.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA