Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Menkes Terawan Minta BPJS Kesehatan Perbaiki Defisit

Sabtu 30 Nov 2019 10:15 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Ani Nursalikah

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Terawan khawatir pengeluaran berlebihan bisa membuat BPJS Kesehatan bangkrut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperbaiki defisit yang sedang dialami lembaga tersebut. Ini menyusul sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya salah tata kelola di BPJS Kesehatan.

Baca Juga

"(BPJS Kesehatan) harus sadar dan mudah-mudahan cepat perbaiki kalau lembaganya mengalami defisit. Perbaikan mulai dari harus melakukan pengecekan kembali pengeluaran-pengeluarannya bagaimana dan harus meninjau kembali apa yang dilakukan," ujarnya saat ditemui usai berdialog dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se-Indonesia dalam rangka Sosialisasi dan Advokasi Tata Kelola Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, di Jakarta, Jumat malam (29/11).

Ia mencontohkan peserta JKN-KIS yang menjalani operasi kelahiran caesar (seksio sesarea) menggunakan BPJS Kesehatan sebanyak 45 persen. Padahal, seharusnya proporsi operasi ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) sekitar 20 persen. "Berarti (BPJS Kesehatan) harus koreksi diri mana yang harus benar-benar dilakukan seksio dan mana yang tidak supaya tidak ada pembengkakan biaya. Kalau uangnya (iuran JKN-KIS) terbatas ya pengeluarannya juga harus dibatasi," katanya.

Ia mengimbau semua pejabat dan pegawai BPJS Kesehatan bekerja berdasarkan kriteria yang benar dan perhitungan klaim pelayanan kesehatan dengan tepat. Ia khawatir jika pengeluaran terlalu berlebihan maka lembaga asuransi sosial itu bisa alami defisit bahkan bangkrut.

"Padahal undang-undang (UU) mengamanatkan pelayanan kesehatan dasar," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi kembali menyentil BPJS Kesehatan. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di RSUD Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11) pagi, Jokowi memandang pokok permasalahan BPJS Kesehatan berada di internal institusi, bukan rumah sakit atau pasien. Ia pun meminta BPJS Kesehatan bisa menyelesaikan persoalan yang ada, yakni defisit anggaran yang terus membengkak.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA