Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

PN Jaksel Kabulkan Gugatan KLHK ke Pengusaha Pembakar Lahan

Jumat 13 Dec 2019 10:54 WIB

Red: Andri Saubani

Seorang pelajar melintas di Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak yang diselimuti kabut asap karhutla. (ilustrasi)

Seorang pelajar melintas di Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak yang diselimuti kabut asap karhutla. (ilustrasi)

Foto: Antara/Wahdi Septiawan
PN Jaksel menghukumg PT Kaswari Unggul membayar ganti rugi Rp25,5 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Kaswari Unggul (PT KU). Majelis Hakim diketuai Hakim Akhmad Jaini dengan anggota Hakim Lenny Wati Mulasimadhi dan Suswanti

Majelis Hakim menyatakan PT KU melakukan perbuatan melawan hukum atas kebakaran yang terjadi di lokasi konsesinya seluas 129,18 hektare (ha) di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dan menghukum perusahaan tersebut untuk membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp25,5 miliar, lebih rendah dari gugatan yang diajukan KLHK sebesar Rp25,6 miliar.

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (13/12), mengatakan bahwa KLHK tidak akan berhenti mengejar pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Walaupun peristiwa itu sudah berlangsung lama, akan tetap ditindak.

“Kita dapat melacak jejak-jejak dan bukti karhutla sebelumnya dengan dukungan ahli dan teknologi,” ujar dia.

KLHK menilai karhutla merupakan kejahatan yang serius karena berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem serta berdampak pada wilayah yang luas dalam waktu yang lama. Tidak ada pilihan lain agar jera pelaku harus kita tindak sekeras-kerasnya.

“Kita akan gunakan semua instrumen hukum agar pelaku karhutla ini jera, termasuk kemungkinan pencabutan izin, ganti rugi, denda, penjara dan pembubaran perusahaan,” ujar Rasio Sani.

Berkaitan dengan putusan Hakim PN Jakarta Selatan itu, Rasio Sani mengapresiasi putusan Majelis Hakim. “Kami melihat putusan ini menunjukkan bahwa karhutla merupakan sebuah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Pihak korporasi harus bertanggung jawab atas karhutla di lokasi mereka”.

“Majelis Hakim telah menerapkan prinsip in dubio pro natura, prinsip kehati-hatian serta dalam mengadili perkara menggunakan beban pembuktian dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Kami sangat menghargai putusan ini,“ kata Rasio Sani.

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Jasmin Ragil Utomo mengatakan saat ini sudah ada 17 perusahaan yang terkait karhutla yang digugat oleh KLHK.

“Sudah ada sembilan perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan nilai gugatan mencapai Rp3,15 triliun. Jumlah perkara karhutla yang kita gugat akan bertambah,” katanya.

Berkaitan dengan karhutla yang terjadi pada 2019, KLHK saat ini telah menyegel 83 lokasi korporasi yang terbakar dan menetapkan delapan korporasi sebagai tersangka. Satu kasus karhutla perorangan segera akan disidangkan.

Selain proses perdata, PT KU saat ini juga sedang diproses pidana oleh Penyidik KLHK atas ketidakpatuhan pelaksanaan sanksi administratif. Kasus pidana ini sedang proses persidangan.

“Disamping itu lokasi PT KU juga disegel kembali oleh penyidik KLHK karena terbakar lagi pada tahun 2019,” ujar dia.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

 

BERITA LAINNYA