Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Anies: Untung Pilkada tidak Dibayari Mereka

Jumat 13 Dec 2019 20:45 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Fernan Rahadi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Foto: Republika TV/Muhamad Rifani Wibisono
Pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar hampir tidak pernah ditindak.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengisi kuliah umum di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (UII). Anies membawakan materi berjudul Masa Depan Kota di Indonesia.

Dalam paparannya, Anies mengungkapkan rendahnya pengelolaan air yang baik dari gedung-gedung di Jakarta. Bahkan, dari 84 gedung-gedung besar cuma ada satu gedung yang memiliki pengelolaan air baik.

Ia mengatakan, selama ini di Jakarta kerap ditindak pelanggaran yang dilakukan rakyat kecil. Tapi, pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar hampir tidak pernah ditindak.

Bahkan, ia membagikan pengalaman menemukan satu hotel besar di Jalan Thamrin Jakarta, yang pengelolanya tidak ada orang Indonesianya. Ketika ditemui, Anies sampaikan pengelolaan air yang wajib dilakukan.

Anies menegaskan, hari ini tidak bisa lagi seperti itu di Jakarta. Artinya, baik itu rakyat kecil maupun perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas.

"Sekarang tidak ada, yang besar yang kecil ditindak, selama ini yang besar bisa negosiasi, ini bukan gubernur kapitalis, jangan coba beli, untungnya Pilkada tidak dibayari mereka," kata Anies, Jumat (13/12).

Anies berpendapat, salah satu kerumitan Pilkada selama ini biayanya yang mahal. Tapi, ia mengaku sudah membuktikan di Jakarta kampanye nol rupiah, dengan kampanye dilakukan secara patungan masyarakat. "Jadi, utang saya ke siapa, utang saya kepada rakyat," ujar Anies.

Pada kesempatan itu, Rektor UII, Fathul Wahid menilai, kompleksitas ibu kota memang luar biasa. Bahkan, 55 persen penduduk bumi tinggal di ibu kota, dan peningkatan Indonesia menempati posisi empat dunia.

Ia mengingatkan, ibu kota memiliki sejumlah masalah seperti daya dukung lingkungan, sumber daya dan ketidakadilan. Karenanya, penting pemerintah bisa melakukan pemerataan dan menyempurnakan keadilan. "Tantangan terus berkembang luar biasa, jadi ibu kota memerlukan pemerintah yang luar biasa," kata Fathul.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA