Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

Penghapusan UN di Daerah Terkendala Sarana-Prasarana

Sabtu 14 Dec 2019 10:40 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan, Dadang Kurnia, Zuli Istiqomah, Alkhaledi Kurnialam/ Red: Karta Raharja Ucu

Seorang siswi menggunakan gawai saat mengerjakan soal UASBN 2019 di SMA Negeri 9 Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/3/2019).

Seorang siswi menggunakan gawai saat mengerjakan soal UASBN 2019 di SMA Negeri 9 Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/3/2019).

Foto: Antara/Novrian Arbi
Sejumlah daerah menyatakan siap menjalankan intruksi Mendikbud untuk menghapus UN.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sejumlah daerah mulai mengambil ancang-ancang terkait rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengganti pelaksanan ujian nasional (UN) mulai 2021. Tiap-tiap daerah juga menyatakan siap melaksanakan keputusan tersebut, namun sebagian terkendala sarana dan prasarana.

Di Yogyakarta, Gubernur DIY Sri Sul tan Hamengku Buwono X menyatakan daerahnya sudah sangat siap melaksanakan ujian berbasis kompetensi. "Malah di Yogya (DIY), dengan asesmen itu malah berkelanjutan. Bukan memulai dari nol lagi karena fasilitas itu sudah ada," kata Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (13/12).

Menurut Sri Sultan, hal tersebut memang sangat diperlukan. "Dalam artian begini, memang pelajar itu kita didik untuk bebas berpikir," kata dia.

Baca Juga

Dengan digantinya UN, kata Sultan, peserta didik akan makin mendapatkan kebebasan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Bahkan, kata dia, siswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri.

"Jangan pola pikir itu dipenuhi oleh ideologi kepen ingan- kepentingan yang sebetulnya tidak membuka ruang seseorang itu untuk berargumentasi sendiri," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
photo
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim memutus kan format UN serentak yang mengujikan berbagai mata pelajaran dengan soal seragam dari pusat akan disudahi. Tahun 2020 menjadi tahun terakhir dilaksanakan UN. Kelak, menurut Nadiem, ujian akan digelar pada pertengahan masa bersekolah tiap tingkatan dengan sistem penilaian kompetensi dan survei karakter.

Penilaian kompetensi nantinya tidak akan ber dasar mata pelajaran, tetapi kemampuan literasi dan numerasi serta survei karakter siswa. Ia juga membebaskan setiap daerah dan sekolah merancang ujian tersebut.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Hudiono, juga menegaskan, pihaknya tidak keberatan dengan kebijakan baru tersebut. Hudiono mengatakan, dari hasil rapat koordinasi dengan Kemendikbud, akan ada perubahan dalam permodelan soal sebagai pengganti UN. Soal yang sebelumnya ditekankan pada penyelesaian kognitif pada tahun depan akan bersifat holistik yang berupa penalaran, literasi, dan karakter.

Menurut Hudiono, kebijakan yang dikeluarkan Mendikbud tersebut akan menjadi dorongan bagi Jawa Timur agar sekolah-sekolah melakukan pembelajaran berbasis 4C, yakni communicative, collaborative, critical thinking, dan creativity.

"Jatim sudah mempersiapkan bagaimana seorang guru membuat alat ukur, membuat asesmen yang berkaitan dengan soal uraian atau yang sifatnya alat ukur itu bukan hanya kognisi saja, tapi bisa karakternya diukur, juga dari sisi literasinya, kecerdasan dia menerima informasi," ujar Hudiono.

photo
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim akan menghapus Ujian Nasional.

Terkait penyelenggaraan ujian akan dikembalikan pada sekolah, Hu diono menyatakan pihaknya akan mendampingi sekolah melalui MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) dalam penyusunan kaidah soal yang sesuai dengan indikator, kisi-kisi, dan silabus. "Tim pembuat soal dari sekolah. Yang meliputi kaidah penyusunan soal dan analisis soal sehingga diharapkan sekolah melakukan secara kognisi saja tapi juga holistik," kata Hudiyono.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pra no wo juga mendukung keputusan Na diem Makarim. "Saya mengikuti terus rapatnya Mas Nadiem, menarik.Kalau itu mau diterapkan, Jawa Tengah siap jadi yang pertama," kata Ganjar. Ia mengatakan, perubahan kebutuhan sumber daya manusia dan perubahan profesi yang ada sekarang harus diikuti oleh perubahan sistem pendidikan.

"Sebagian pemerintah tingkat kabu paten/kota, Kabupaten Purwakarta juga mendukung pergantian UN. Semua kebijakan tentu dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah, termasuk soal UN yang kerap menjadi masalah di daerah," kata Kepala Di nas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Purwanto, Jumat (13/12).

Ia menilai, UN yang dilaksanakan selama ini tidak terlalu efektif. Pasalnya, menurut Purwanto, UN seperti menyamaratakan kemampuan siswa di seluruh daerah. Padahal, proses pembelajaran berbeda-beda di setiap sekolah dan daerah.

photo
Peserta ujian mengerjakan soal saat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), di SMPN 14 Bandung, Jalan Lapangan Supratman, Kota Bandung.

Untuk Purwakarta, kata dia, kemampuan pelajar SD dan SMP akan berbeda jika dibandingkan dengan pelajar di Jakarta. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti sarana dan prasana yang berbeda.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Banten, Wasis Dewanto menilai, pergantian sistem UN akan memudahkan pihaknya dalam penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Pasalnya, pelaksanaan UN saat ini membutuhkan fasilitas komputer yang tidak semua sekolah memilikinya secara lengkap.

"Kelemahan kita kanUN itu selalu diharapkan agar berbasis kom puter atau UNBK, sementara fasilitas komputer kita terbatas. Komputer itu kan enggak murah. Jadi, kalau UN dihapus, kita bisa melakukan langkah-langkah yang sesuai fasilitas sekolah," ungkap Wasis Dewanto.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA