Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

PPP Islah di Mukernas V

Sabtu 14 Dec 2019 17:12 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita

Sekretaris Jenderal PPP Mukatamar Jakarta Sudarto dan Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Pondok Gede Arsul Sani saat menghadiri Mukernas V, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12).

Sekretaris Jenderal PPP Mukatamar Jakarta Sudarto dan Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Pondok Gede Arsul Sani saat menghadiri Mukernas V, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Islah tanpa syarat karena kedua pihak ingin menguatkan PPP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dualisme yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diklaim telah selesai usai digelarnya musyawarah kerja nasional (Mukernas) V di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Menurut Sekretaris Jenderal PPP versi Mukatamar Jakarta Sudarto, islah atau penyatuan adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh PPP usai pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Baca Juga

Sebab, dalam kontestasi tersebut partai berlambang Kakbah itu hanya memperoleh 19 kursi di DPR. "Saya kira islah ini sesuatu yang memang harus terjadi, jadi sebetulnya islah ini ajaran agama. Jadi kalau mau islah ya harus lahir dari hati yang ikhlas," ujar Sudarto, yang hadir dalam acara Mukernas V, Sabtu (14/12).

Untuk kembali berada dalam satu kepengurusan, Sudarto mengatakan, PPP versi Muktamar Pondok Gede tak memberikan syarat apapun untuk bergabung. Sebab, kedua pihak memiliki tujuan yang sama untuk menguatkan PPP.

"Tanpa syarat apa pun, saya kira kecuali syaratnya adalah bagaimana PPP kembali bangkit dan besar, siap menyongsong pemilu 2024," ujar Sudarto.

Ia menjelaskan, islah terjadi secara alamiah dan kekeluargaan. Sehingga, Sudarto tak mengatakan secara pasti kapan dualisme di PPP resmi berakhir.

"Saya kira semua akan berjalan selama alamiah, wajar-wajar saja bahwa niat baik dan niat tulus harus tetap disertai langkah dan sikap-sikap yang konkret," ujar Sudarto.

Terkait akomodasi kepengurusan, Sudarto menyerahkan urusan tersebut sesuai mekanisme yang ada. Pasalnya, tujuan utama islah adalah menyatukan kembali PPP untuk kembali kuat.

"Kita serahkan saja kepada mekanisme organisasi partai dan Mukernas ini adalah forumnya yang paling tepat membicarakan kapan muktamar, termasuk langkah-langkah PPP ke depan," ujar Sudarto.

Namun dalam Mukernas V tersebut, tak tampak Ketua Umum PPP versi Mukatamar Jakarta Humphrey Djemat. Meski ia tak datang, menurutnya, Humphrey memiliki semangat yang sama untuk persatuan PPP.

"Pak Humphrey pun saya kira punya semangat yang sama, untuk bagaimana PPP menjadi besar. Karena itu jadi perhatian kita semua," ujar Sudarto.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani juga menegaskan dualisme sudah tak ada di partainya, usai digelarnya Mukernas V. Itu dibuktikannya, dengan kehadiran Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta, Sudarto dan sejumlah kader lainnya.

"Jadi memang kami terbuka, ada juga beberapa tokoh yang selama ini sebut saja belum sepenuhnya ada di tempat kita, juga semua kami undang," ujar Arsul.

Terkait tidak hadirnya Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, ia mengaku tak tahu alasannya. Sebab, komunikasi dengannya selama ini dilakukan oleh Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

"Saya tidak tahu persis karena yang berkomunikasi dengan Pak Humphrey , Plt Ketum. Kebetulan kalau saya sekjen," ujar Arsul.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA