Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Rencana Islah PPP Menguat

Ahad 15 Dec 2019 08:02 WIB

Red: Budi Raharjo

Menkopolhukam Mahfud MD (kanan) disaksikan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa (kedua kanan) dan Sekjen DPP PPP Arsul Sani (ketiga kanan) secara simbolis memukul gong sebagai tanda pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ke-V PPP, di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Menkopolhukam Mahfud MD (kanan) disaksikan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa (kedua kanan) dan Sekjen DPP PPP Arsul Sani (ketiga kanan) secara simbolis memukul gong sebagai tanda pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ke-V PPP, di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Foto: Antara/Risky Andrianto
Menko Polhukam berharap tak ada lagi dualisme di internal partai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diwarnai rencana islah atau penyatuan yang menguat. Bila terealisasi, tentu saja islah tersebut mengakhiri dualisme yang selama ini terjadi di partai berlambang Kabah tersebut.

"Saya kira islah ini sesuatu yang memang harus terjadi. Sebetulnya, islah ini ajaran agama. Jadi, kalau mau islah, ya, harus lahir dari hati yang ikhlas," ujar Sekretaris Jenderal PPP versi Mukatamar Jakarta, Sudarto, yang turut hadir dalam acara yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Sabtu (14/12).

Menurut dia, islah merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh PPP setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pasalnya, dalam kontestasi tersebut mereka hanya memperoleh 19 kursi di DPR.

Untuk kembali berada dalam satu kepengurusan, Sudarto mengatakan, PPP versi Muktamar Pondok Gede tak memberikan syarat apapun. Sebab, kedua pihak memiliki tujuan yang sama untuk menguatkan PPP. "Tanpa syarat apapun, saya kira, kecuali syaratnya adalah bagaimana PPP kembali bangkit dan besar, siap menyongsong Pemilu 2024," ujar Sudarto.

Ia menjelaskan, islah terjadi secara alamiah dan kekeluargaan. Oleh karena itu, Sudarto tak mengatakan secara pasti kapan dualisme di PPP resmi berakhir. "Saya kira semua akan berjalan selama alamiah, wajar-wajar saja bahwa niat baik dan niat tulus harus tetap disertai langkah dan sikap-sikap yang konkret," ujar Sudarto.

Terkait akomodasi kepengurusan, Sudarto menyerahkan urusan tersebut sesuai mekanisme yang ada. Pasalnya, tujuan utama islah adalah menyatukan lagi PPP untuk kembali kuat. "Kita serahkan saja kepada mekanisme organisasi partai dan mukernas ini adalah forumnya yang paling tepat membicarakan kapan muktamar, termasuk langkah-langkah PPP ke depan," ujar Sudarto.

Namun, dalam Mukernas V tersebut tak tampak Ketua Umum PPP versi Mukatamar Jakarta, Humphrey Djemat. Sudarto menjelaskan, meski ia tak datang, Humphrey memiliki semangat yang sama untuk persatuan PPP. "Pak Humphrey pun saya kira punya semangat yang sama, untuk bagaimana PPP menjadi besar, karena itu jadi perhatian kita semua," ujar Sudarto.

Baca Juga

photo
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa berikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ke-V PPP, di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).


Terbuka
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani juga menegaskan sudah tak ada dualisme di partainya seusai perhelatan Mukernas V PPP. Itu dibuktikan dengan kehadiran Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta, Sudarto, dan sejumlah kader lainnya. "Jadi, memang kami terbuka. Ada juga beberapa tokoh yang selama ini sebut saja belum sepenuhnya ada di tempat kita, juga semua kami undang," ujar Arsul.

Soal ketakhadiran Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, ia mengaku tak tahu alasannya. Sebab, komunikasi dengannya selama ini dila kukan oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. "Saya tidak tahu persis karena yang berkomunikasi dengan Pak Humphrey, Plt Ketum. Ke betulan, kalau saya, sekjen," ujar Arsul.

Lebih lanjut Arsul Sani mengatakan, salah satu agenda Mukernas V PPP adalah mematangkan persiapan partai tersebut menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung 2020. "Mukernas ini membahas dua topik utama. Pertama, persiapan PPP dalam rangka pilkada serentak 2020," kata Arsul.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hu kum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap tak ada lagi dua lisme di internal PPP. "Sebaiknya islah, tidak ada lagi status hukum yang di rebut, sudah selesai PPP itu. Ini (PPP Muktamar Pondok Gede) yang punya, yang lainnya dianggap tidak ada menurut hukum," ujar Mahfud yang membuka Mukernas V PPP.

Ia sendiri menyayangkan dualisme yang terjadi hingga membuat partai ini terpuruk saat pemilihan umum lalu. Padahal, PPP adalah salah satu partai Islam tertua di Indonesia serta sudah memiliki konstituen yang tetap dalam setiap pemilu.

"Penganut moderasi Islam, Islam Ahlussunah Waljamaah yang terbuka terhadap perbedaan, bersahabat dengan orang-orang berbeda kultur, berbeda ras, suku dan sebagainya. Itulah PPP," ujar Mahfud. (nawir arsyad akbar/antara ed: endah hapsari)

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA