Sunday, 15 Syawwal 1441 / 07 June 2020

Sunday, 15 Syawwal 1441 / 07 June 2020

Mendagri: Pemilu adalah Titik Penting Demokrasi

Ahad 15 Dec 2019 14:35 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.

Foto: Thoudy Badai_Republika
Mendagri menyebut Pemilu jadi pembeda negara demokrasi dengan otokrasi dan oligarki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemilu merupakan titik penting dalam sebuah demokrasi. Mendagri menilai, pentingnya Pemilu pada sistem demokrasi di Indonesia perlu ditunjang dengan kekompakan penyelenggara Pemilu dalam mensukseskan helatan demokrasi itu.

Tito menyatakan semenjak 1998, Indonesia menganut demokrasi yang lebih bebas dibandingkan pada masa orba (orde baru). Seluruh pihak pun paham bahwa di dalam demokrasi, titik terpenting dari demokrasi itu adalah pemilihan umum, karena satu-satunya momentum yang melibatkan seluruh warga masyarakat, dalam sistem kedaulatan di tangan rakyat, yang berbeda dengan sistem otokrasi atau oligarki.

"Jadi pemilihan umum ini adalah bagian yang sangat penting,” kata Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyampaian laporan kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tahun 2019 berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (14/12).

Tak hanya itu, kesuksesan Pemilu juga perlu ditunjang oleh peserta pemilu maupun Partai Politik yang maju dalam kontestasi pesta demokrasi itu. Para peserta harus bermain sehat agar tercipta hasil demokrasi yang sehat pula. “Para kontestan, Parpol atau pasangan calon, mereka harus bisa memainkan peran untuk bermain secara sehat, siap untuk menang siap untuk kalah, mudah untuk bisa diucapkan, pelaksanannya tidak ada yang mau siap untuk kalah. Semua siap untuk menang, mana mau untuk kalah, kira-kira begitu,” tukasnya.

Dalam hal kesiapan dan dukungan Pemerintah, utamanya dalam pelaksanaan Pilkada yang pada tahun 2020 akan digelar di 270 daerah. Mendagri menilai perlu didukung dengan kesiapan anggaran APBD masing-masing daerah, salah satunya melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kesiapan dari Pemerintah untuk mendukung, terutama sarana prasarana, anggran dan lain-lain, contoh tahun depan kita menghadapi 270 Pilkada, dari sekarang kami sudah menggenjot semua kepala daerah, karena bulan ini adalah bulan penting mereka sudah harus mengalokasikan APBD mereka dan menetapkan APBD mereka secepat mungkin, dalam APBD itu harus sudah masuk komponen untuk penyelenggaraan Pilkada,” jelas Mendagri.

Pengamanan juga menjadi aspek penting dalam mensukseskan Pemilu. Perencanaan perlu dibuat sedetail mungkin, termasuk memetakan area rawan konflik.

“Berikutnya lagi adalah unsur pengamanan, membuat perencanaan pengamanan yang baik, mampu membuat prediksi mana daerah rawan mana tidak, setelah itu mengeksekusi,” ucapnya.

Masyarakat juga memiliki peranan yang penting untuk menyukseskan Pemilu maupun Pilkada. Tokoh masyrakat dan masyarakat secara umum diminta untuk tetap menjaga kondisivitas dan persatuan meski berbeda pilihan.

“Peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat, untuk menyambut ini sebagai pesta demokrasi, dalam prakteknya, bisa terjadi polarisasi, keterbelahan, saya menyampaikan dalam berbagai kesempatan, Pemilu maupun Pilkada itu memang boleh beda pendapat, tapi tidak memecah belah persatuan,” kata Mendagri.

Ia juga turut menitipkan pesan terhadap insan media sebagai salah satu pilar dalam demokrasi, untuk menjalankan jurnalisme damai dalam mewartakan berita. Tak hanya itu, netizen juga diminta untuk bijak dalam menggunakan media sosialnya sehingga tidak menyebarkan hoaks.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA