Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Monday, 13 Sya'ban 1441 / 06 April 2020

Mahfud Sebut Motif Politik, Wabup Nduga Ungkap Alasan Mundur

Kamis 26 Dec 2019 19:08 WIB

Red: Andri Saubani

Bupati Nduga Wentius Nimiangge di hadapanya warganya mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya.

Bupati Nduga Wentius Nimiangge di hadapanya warganya mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya.

Foto: Twitter/@jayapuraupdate
Kepada Republika, Wabup Nduga Wentius Nimiangge mengungkap alasan dirinya mundur.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, Ronggo Astungkoro, Febrianto Adi Saputro, Ali Mansur

Baca Juga

Wakil Bupati (Wabup) Nduga Provinsi Papua, Wentius Nimiangge mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan masyarakat Nduga Selasa (24/12) lalu. Wentius mengaku tak sanggup melihat warganya menjadi korban kekerasan hingga pembunuhan termasuk sopirnya yang tewas ditembak.

"Hari Natal Tuhan Yesus punya tapi kami mengatur kuburan segala macam, kekecewaan ini yang saya harus mundur seperti itu," ujar Wentius saat dihubungi Republika dari Jakarta, Kamis (26/12).

Ia membenarkan foto-foto yang beredar di media sosial adalah ketika dirinya mengumumkan pengunduran diri di hadapan warga. Pada saat itu, ia dan warga tengah melakukan penguburan jenazah sopirnya yang tewas ditembak pada Jumat (20/12) sekitar pukul 19.00 waktu setempat.

Wentius mengaku kecewa karena warga sipil yang hanya mengantarkan kayu bakar dan antaran untuk masyarakat justru ditembak. Menurut dia, sehari jelang Natal semestinya jadi hari Tuhan Yesus di mana semua orang bersuka cita dan damai, tetapi ia masih mengurusi jenazah warganya.

Wentius pun kecewa terhadap pemerintah pusat dalam merespons konflik di Kabupaten Nduga sejak Desember 2018 lalu. Warganya masih banyak yang mengungsi tetapi Desember 2019 terjadi lagi kasus pembunuhan.

Ia mengaku sudah bertemu dengan Kapolda Papua, Pangdam, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kapolri, DPR RI, hingga Presiden. Akan tetapi, menurut Wentius, suaranya tak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah pusat.

"Kita sampaikan juga tetapi suara kita juga tidak direspon. Karena bupati wakil bupati ini perpanjangan tangan presiden di negeri ini, tapi apa pun yang kami bicara tolak belakang terus," kata dia.

Ia mengatakan, penambahan pasukan di Nduga oleh pemerintah pusat tak menyelesaikan masalah. Wentius meminta Presiden menarik menarik seluruh pasukan non-organik (TNI) karena khawatir dengan kondisi warganya.

"Jadi pasukan harus ditarik, pasukan organik dia tinggal baik kapolsek maupun kodim, kalau pasukan tambahan ini harus ditarik," lanjut dia.

Wentius menuturkan, permintaan penarikan pasukan keamanan sudah disampaikan beberapa kali, tetapi pemerintah pusat tak menggubrisnya. Padahal, bupati dan wakil bupati merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah, tetapi sarannya tak didengar pemerintah pusat.

"Kalau itu tidak bisa berarti bupati dan wakil bupati sudah turun. Daripada saya hadapi masalah terus, saya ini bukan mengumpulkan masalah, bukan membangun rumahnya pribadinya tapi mengumpulkan kecewa terus makanya saya harus mengundurkan diri," ungkap Wentius.

Ia menegaskan, belum menyampaikan pengunduran diri secara resmi melalui sebuah surat. Akan tetapi, ia mengaku telah menyiapkan surat pengunduran diri.

Wentius mengatakan, belum melayangkan surat pengunduran diri itu karena masih menunggu respons Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia ingin pemerintah pusat duduk bersama dengan pemerintah daerah serta warga menyelesaikan konflik Nduga dan Papua secara umumnya.

"Kalau itu tidak lanjut sampai presiden tidak merasa dipanggil gubernur, bupati, pembunuhan di Papua bukan Nduga saja. Kita duduk bersama-sama, normalisasi dengan rakyat, kalau jabatannya melekat, kalau itu tidak ada (tanggapan serius), jabatan semua turun," jelas Wentius.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melihat pengunduran diri Wabup Nduga sebagai manuver politik. Menurutnya, hal tersebut kerap terjadi di dunia perpolitikan.

"Kalau itu benar itu bisa manuver politik saja kan, kan sama saja di Jawa banyak, banyak orang yang diminta turun, banyak yang mengundurkan diri juga kan sering terjadi dan itu biasa saja," ujar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).

Ia menilai, pengunduran diri kepala daerah seperti itu sudah biasa terjadi dan dihadapi. Karena itu, kata Mahfud, hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara serius.

"Kita tidak usah menanggapinya bahwa di sana sudah terjadi pengunduran diri, terjadi hal luar biasa karena Wabup mengundurkan diri, saya kira bagian dari manuver politik biasa saja, standar saja," katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar enggan mengomentari kabar pengunduran diri Wakil Bupati Nduga ini. "Izin tak komentar dulu ya," kata dia melalui pesan singkatnya, Kamis (26/12).

Sebelumnya, Bahtiar mengatakan, akan mengecek kabar tersebut kepada Gubernur Papua sebagai pembina pemerintah kabupaten. "Belum tahu. Baru info dari media. Nanti kami cek kepada Gubernur atau Pemprov Papua sebagai pembinanya," ujar Bahtiar saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (24/12).

Bahtiar menuturkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota dilakukan oleh gubernur sebagau wakil pemerintah pusat. Akan tetapi, saat itu ia mengaku belum mengetahui tentang informasi pengunduran diri Wakil Bupati Nduga itu.

Respons DPR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menanggapi kabar mundurnya Wentius Nimiangge dari jabatannya sebagai Wabup Nduga. Menurutnya, setiap kepala daerah/wakil kepala daerah memiliki alasan subjektif masing-masing untuk mundur dari jabatannya.

"Adapun terkait dengan alasan Wabup Nduga mundur sekali lagi hal tersebut merupakan hak masing-masing dalam memberi alasan kemunduran. Tentu sifatnya subjektif," kata Arwani kepada Republika, Kamis (26/12).

Arwani menjelaskan, secara normatif kepala daerah bisa menyatakan diri mundur dari jabatannya. Sebab, menurutnya, hal tersebut telah diatur di Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Disebutkan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dapat berhenti karena permintaan sendiri," ujarnya.

Secara substansi, imbuhnya, setiap aspirasi yang muncul dari daerah semestinya direspons secara aktif oleh pemerintah pusat. Sebab, pemerintah daerah hakikatnya adalah wakil pemerintah pusat.

"Begitu juga terkait pesan yang disampaikan Wabup Nduga, sebaiknya hal tersebut direspons secara aktif oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma meminta agar pemerintah pusat tidak memandang sebelah mata peristiwa mundurnya Wabup  Nduga Wentius Nimiangge. Karena, peristiwa ini sebagai cerminan kondisi yang sebenarnya di Nduga.

"Tetapi ada sosok wakil kepala daerah yang mengundurkan diri karena tidak mampu melihat dan menyaksikan bagaimana peristiwa yang terjadi di Nduga. Tentu kaitannya dengan korban sipil yang terus berjatuhan," ujar legislator asal Papua tersebut, saat dihubungi Republika, Kamis (26/12).

Selain itu, kata Filep, mundurnya Wentius juga sebagai bukti ketidakmampuan kepala daerah di Papua dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Nduga, Papua. Juga menunjukkan jika pemerintah belum mampu untuk menemukan langkah-langkah strategis. Padahal pihaknya sudah sering menyuarakan ke semua pihak. Bahkan, ia menyakini semua pihak telah paham apa yang sesungguhnya terjadi di Nduga.

"Walaupun demikian sampai dengan saat ini kan tidak ada tindakan lanjutan bagaimana menciptakan juga membantu masyarakat sipil yang telah hidup damai di kabupatennya. Ini problem yang paling serius," keluhnya.

Filep mengingatkan agar pemerintah tidak setengah hati dalam menyelesaikan persoalan ini. Konflik antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka) ataupun TPM (Tentara Papua Merdeka) telah banyak menimbulkan korban dari masyarakat sipil. Sehingga, harus ada solusi yang tepat agar masyarakat tidak lagi menjadi korban.

"Maka yang pertama, baik OPM, TPM, KKB dan TNI-Polri segera hentikan tindakan militeristik, tentu saja gencatan senjata harus dilakukan," pinta Filep.

Selanjutnya, Filep meminta Palang Merah nasional atau internasional harus masuk melakukan penyelamatan untuk membantu masyarakat sipil yang hingga saat ini masih mengungsi di hutan-hutan belantara. Menurutnya, banyak masyarakat sipil yang meninggal karena kelaparan dan lain sebagainya.

"Mereka membutuhkan pertolongan Palang Merah itu harus hadir di Nduga masyarakat percaya bahwa itu adalah pertolongan. Tapi jika pihak TNI-Polri yang turun dengan bantuan sosialnya maka rakyat pasti akan ada kecurigaan," terangnya.

Filep mengaku pihaknya sangat simpatik dan berbalas kasih kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nduga. Ia juga berharap masyarakat tidak perlu khawatir dan takut terhadap TNI dan Polri dan mengajak mereka kembali ke kampung hidup di kampung untuk rayakan Natal.

"Berharap agar TNI dan Polri untuk mengasihi bahwa masyarakat Nduga adalah warga negara Indonesia yang membutuhkan belas kasih dan jaminan bahwa mereka bukan target utama dalam proses konflik ini," tutup Filep.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA