Minggu, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 Februari 2020

Minggu, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 Februari 2020

Anies Digugat karena Banjir Vs Pelanggaran Tata Ruang

Selasa 14 Jan 2020 18:16 WIB

Red: Indira Rezkisari

Mal Taman Anggrek di Jakarta Barat merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terdampak berat akibat banjir awal tahun.

Mal Taman Anggrek di Jakarta Barat merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terdampak berat akibat banjir awal tahun.

Foto: Republika/Flori Sidebang
Mal Taman Anggrek hingga kini masih belum beroperasi akibat banjir di 1 Januari 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Flori Sidebang, Amri Amrullah

Suasana di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat, masih terlihat sepi. Padahal waktu sudah menunjukan pukul 10.20 WIB. Jika sesuai jadwal, biasanya pukul 10.00 WIB mal tersebut telah beroperasi.

Di depan pintu masuk utama mal itu hanya terlihat sejumlah petugas keamanan sedang berjaga. Bahkan, saat itu seorang laki-laki tampak ingin masuk ke dalam mal. Namun, langkahnya dihentikan oleh satpam.

"Maaf, Mas. Mal-nya belum beroperasi," kata satpam itu, Selasa (14/1).

Satpam bernama Surya itu mengungkapkan, Mal Taman Anggrek belum beroperasi lantaran asupan listrik di lokasi itu masih terputus dan sedang dalam perbaikan. Ia menyebut, hal itu juga berdampak pada pemadaman listrik terhadap apartemen Taman Anggrek yang terletak di atas mal.

Laki-laki berusia 30 tahun itu menjelaskan, putusnya aliran listrik disebabkan ruang pembangkit listrik yang berada di lantai dasar gedung turut terendam banjir pada tanggal 1 Januari 2020 lalu. Menurut dia, lokasi itu mengalami banjir karena letaknya memang lebih rendah dan terdapat aliran kali yang jaraknya hanya sekitar 80-100 meter ke basement gedung.

Berdasarkan pantauan Republika.co.id, kondisi di dalam mal itu sebagian besar masih gelap gulita. Hanya beberapa lampu di depan pintu masuk yang menyala. Dari pintu kaca itu pun tidak terlihat tenant atau pemilik lapak yang beraktivitas di sana.

Saat mencoba menyusuri sekitar gedung itu, akses masuk dan keluar parkiran mal khusus mobil masih ditutup. Bahkan terdapat pembatas atau barrier beton yang dipasang dan tanggul darurat dari karung yang berisi pasir serta terpal untuk mencegah banjir susulan.

Sementara itu, di belakang gedung, terlihat belasan petugas dari PT PLN sedang bekerja memperbaiki genset dan trafo yang rusak akibat rendaman banjir. Tak jauh dari situ, adapula dua unit mobil pemadam kebakaran yang terparkir. Keduanya digunakan untuk menyedot air yang merendam lantai dasar gedung.

Surya menuturkan, belum dapat dipastikan, kapan perbaikan pembangkit tenaga listrik di gedung itu selesai dikerjakan dan Mal Taman Anggrek dapat beroperasi seperti semula. Namun, ia menyebut, operasional mal diharapkan dapat dilakukan secepatnya.

"Belum tahu kapan mal-nya buka kembali, tapi diusahakan sebelum Imlek sudah beroperasi lagi," ujar dia.

Sementara itu, salah satu penghuni apartemen Taman Anggrek, Patricia mengatakan, hingga saat ini aliran listrik di kediamannya belum sepenuhnya aktif. Menurut dia, para penghuni apartemen pun diimbau untuk menghemat penggunaan listrik.

Baca Juga

photo
Mal Taman Anggrek di Jakarta Barat merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terdampak berat akibat banjir awal tahun.



"Ini kan listriknya sudah nyala lagi, tapi belum 100 persen. Jadi barang-barang elektronik di masing-masing unit itu diminta supaya nggak dioperasikan dulu seluruhnya," papar Patricia.

Ia menambahkan, aliran listrik itu didapatkan dari bantuan genset dari PT PLN yang disewa oleh pihak pengelola apartemen. Meski demikian, ibu dari satu anak ini bersama sang suami memilih untuk sementara waktu menginap di rumah saudaranya yang berada di wilayah Grogol, Jakarta Barat.

Sebab, kata dia, dirinya cukup kerepotan saat aliran listrik masih dibatasi karena belum dapat beroperasi sepenuhnya. Sedangkan Patricia menyebut, ia perlu menggunakan sejumlah peralatan elektronik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari keluarganya.

"Cukup repot juga karena penggunaan listriknya dibatasi. Jadi kita memilih tinggal sementara di rumah saudara dulu sampai kondisinya normal lagi," ungkap dia.

Hal serupa juga diungkapkan Indah Jayanti, seorang asisten rumah tangga salah satu penghuni apartemen. Indah menuturkan, majikannya memilih meninggalkan sementara waktu unit apartemen di lantai tujuh karena kondisi arus listrik yang belum kembali seperti semula.

Indah mengungkapkan, sesekali ia pun datang ke unit milik majikannya untuk bersih-bersih. "Saya juga ikut majikan nginap di tempat lain. Cuma kadang-kadang masih balik ke sini buat bersih-bersih saja," paparnya.

Hari ini hampir dua pekan setelah banjir menerjang Jakarta di 1 Januari 2020. Selain Mal Taman Anggrek, Mal Cipinang Indah, dan Lippo Puri Mall disebut paling berdampak akibat banjir.

Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) pun mengancam akan menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas banjir yang menyebabkan berhentinya operasional sejumlah mal. Hal itu disampaikan Ketua HPPBI Budihardjo Iduansjah Sabtu (11/1).

Budiharjo mengatakan pihaknya telah bersurat kepada Pemprov DKI agar membahas kompensasi kerugian akibat banjir. "Kita mau fair sajalah untuk kompensasi banjir ini. Sejauh ini kita tuntutnya beberapa kebijakan yang menghambat bisa dicabut, seperti pajak," ujar Budihardjo.

Menanggapi rencana gugatan dari pusat perbelanjaan, Pemprov DKI justru akan meninjau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pembangunan mal di Jakarta. Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah mengatakan kalau ternyata ada perizinan pusat perbelanjaan yang tidak sesuai aturan akan segera ditindak dan akan ditegakkan aturan tersebut.

"Tidak sesuai RDTR kita tegakkan saja. Kunci awalnya tata ruang. Cocok tidak tata ruangnya. Kemudian proses perizinannya benar atau tidak," kata Saefullah.

photo
Pedagang mengevakuasi barang dagangannya yang terendam banjir di Mal Cipinang Indah, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020).



Diakui dia, pascabencana banjir 1 Januari 2020 lalu sebenarnya Pemprov DKI Jakarta masih memfokuskan pada penanganan dampak banjir, serta pencegahan antisipasi bila ancaman banjir lain kembali terjadi. Sehingga diakui dia, Pemprov DKI masih belum fokus pada beberapa gugatan yang sempat ramai di media.

Namun demikian, Pemprov DKI sudah mempersiapkan tim melalui Biro Hukum untuk menjawab soal gugatan tersebut. Termasuk gugatan class action yang kemarin sempat didaftarkan oleh YLBHI ke Pengadilan Jakarta Pusat. Terkait dengan gugatan dari pihak penyewa pusat perbelanjaan, diakui Syaefullah sampai saat ini Pemprov belum mendapatkan kejelasannya.

"Belum ada suratnya," kata dia. Termasuk kabar dari media yang menyebutkan pihak penyewa pusat perbelanjaan yang menuntut keringanan pajak, Syaefullah mengatakan belum ada pembahasan soal itu. "Belum. Suratnya saja kita belum baca," ujarnya.

Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah sempat mengklarifikasi soal gugatan pihaknya ke Pemprov DKI yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Gugatan yang sempat ramai tersebut dikarenakan banyak pengusaha yang tergabung dalam Hippindo mengalami kerugian akibat banjir.

Apalagi, kata dia, beberapa tempat pusat perbelanjaan di Jakarta kemarin membuat beberapa pusat perbelanjaan harus tutup beberapa hari karena terdampak banjir. Namun Budihardjo menyebut pihaknya masih memohon waktu ingin bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Pertemuan ini guna menyampaikan beberapa hal terkait dengan banjir Jakarta," ujarnya. Diantaranya banjir yang telah memberikan dampak bisnis kepada banyak anggota Hippindo dengan menurunnya omset penjualan secara signifikan.

"Bahkan ada yang turun sampai 50 persen pada saat puncaknya banjir. Beberapa mal terganggu akses masuknya sehingga karyawan dan customer tidak bisa masuk ke dalam mal," jelas Budihardjo.

Selain itu akibat genangan air dan padamnya aliran listrik menyebabkan banyak bahan baku yang rusak karena terendam dan padamnya listrik. Kemudian, sebagai akibat adanya dampak yang material tersebut, sambung dia, Hippindo memohon dukungan Pemda DKI untuk meninjau kembali beberapa kebijakan.

Di antaranya kebijakan Pemda DKI soal pajak. Karena, menurut dia, jika itu tetap diterapkan maka akan menambah beban biaya. "Dan akan ada dampak negatif terhadap penjualan anggota kami," terangnya.

Karena itu, Budiharjo menegaskan pihaknya siap untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemprov DKI. Mengingat Hippindo merupakan ritel offline, lokomotif yang menarik gerbong-gerbong yang terdiri dari UKM-UKM, produsen, pemasok, pabrik, distributor lain.

"Apabila ini terganggu/terhambat maka akan berdampak terhadap industri dari hilir ke hulu. Sehingga akan mengganggu pertumbuhan perekonomian di DKI Jakarta," imbuhnya.


 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA