Sunday, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 February 2020

Sunday, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 February 2020

Kajian Pusat Perkantoran Jabar Mengerucut ke Kertajati

Selasa 14 Jan 2020 19:14 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Dwi Murdaningsih

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Foto: Kemenag
Ada tiga lokasi yang menjadi kandidat pusat perkantoran di Jabar.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat  mengkaji wilayah-wilayah yang dinilai tepat sebagai pusat perkantoran pemerintah provinsi Jabar ke depan. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar Dicky Saromi, memang sempat mencuat beberapa wilayah seperti kawasan Walini Kabupaten Bandung Barat, Tegalluar Kabupaten Bandung dan Kertajati Majalengka. 

Baca Juga

Dicky menjelaskan, terkait rencana pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Jawa Barat tersebut baru sampai tahap mengerucutkan tiga nama daerah yang menjadi kandidat pusat perkantoran pemerintah provinsi Jawa Barat. Tiga wilayah tersebut adalah Cileungsi Kabupaten Bogor, Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat dan Kertajati Majalengka. 

Namun, menurut Dicky, dari ketiga wilayah tersebut, Kertajati disebut-sebut memiliki nilai yang paling tinggi dari tiga indikator penilaian.

"Itu masih indikatif ya belum diputuskan karena prosesnya masih pembahasan," ujar Dicky kepada wartawan di Gedung Sate, Selasa (14/1). 

Dicky menjelaskan, dasar yang menjadi indikator penilaian adalah fisik dasar, kemudian sosial ekonomi wilayah dan sisi regulasi yang mendukung. Ketiga hal ini, diambil dari RTRW yang potensial dijadikan sebagai pusat perkantoran. Kemudian, dari seluruh pusat perkantoran yang dijadikan fokus dalam studi ini akhirnya mengerucut menjadi tiga. 

"Dari ketiga itu yang skornya tinggi ya Kertajati. Sosial ekonomi, bisa enggak dia memberikan keuntungan dari satu wilayah kalau jadi pusat pemerintahan. Dari fisik dasarnya dia cukup lengkap, dari sisi regulasi pun tidak ada masalah," kata dia.

Proses selanjutnya, kata dia, pihaknya akan berdiskusi lagi karena belum sampai ke penunjukan lokasi. Saat ini, gubernur masih membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut. Pihaknya pun, tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan sehingga pihaknya pun belum bisa memastikan target waktu keputusan bakal pusat perkantoran Jabar tersebut.

"Belum sampai kesana. Masih literasi tahun 2020 kita masih diskusikan. Belum tahu tahun berapa, nanti ada studi lanjutan untuk milih lokasi. Yang jelas kita adopt konsep smart city, smart building, smart area konsepnya," paparnya.

Terkait luas lahan yang dibutuhkan, kata dia, nantinya mencapai 243 hektare. Sedangkan 92 hektare untuk kebutuhan kantornya. Selebihnya akan ada penunjang seperti jalan dan hutan.

Dicky mengatakan, untuk pemidahan pusat perkantoran sebelumnya sudah dilakukan lebih dulu oleh provinsi lain. Hal ini, sudah banyak dialami oleh beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya Kalimantan Selatan ibukotanya di Banjarmasin, perkantorannya di Banjar Baru. 

"Maluku Utara juga seperti itu," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA