Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

DKPP Lakukan Pemeriksaan Etik Wahyu Setiawan di KPK

Rabu 15 Jan 2020 12:36 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Esthi Maharani

KPK menetapkan tersangka dan menahan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan tersangka dan menahan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Foto: Republika/Mardiah
KPK memfasilitasi DKPP untuk memeriksa Wahyu Setiawan yang mendekam di rutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Negara (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran etik Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan pada Rabu (15/1). Pemeriksaan akan digelar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran Wahyu yang menyandang status tersangka dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP saat ini sedang mendekam di sel tahanan Rutan Pomdam Jaya Guntur.

"Untuk kegiatan DKPP, tadi sudah datang ke KPK untuk koordinasi, prinsipnya KPK memberikan izin giat dimaksud, akan memfasilitasi tempat di KPK," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (15/1).

Usai bertemu dan meminta izin kepada Deputi Penindakan KPK,  Plt Ketua DKPP Muhammad  mengatakan, KPK memfasilitasi yang sangat baik untuk pelaksanaan sidang DKPP.

"Jadi, KPK menyetujui untuk WS dihadirkan dalam sidang DKPP pada hari ini pukul 14.00. Mengenai tempatnya, karena pertimbangan-pertimbangan KPK beberapa hal, misal keamanan dan seterusnya, maka KPK dan DKPP setuju dan memutuskan untuk melaksanakan sidang di KPK ini," kata Muhammad di Gedung KPK.

Nantinya, lanjut Muhammad, pihaknya akan memeriksa Wahyu dan  menghadirkan pengadu yakni KPU dan Bawaslu. Ihwal aduannya, sambung Muhammad  terkait dugaan pelanggaran kode etik.

"Jadi, DKPP kewenangannya terbatas terkait dng memeriksa penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik," terangnya.

"Tentu DKPP tidak akan masuk ke wilayah proses hukum lain misal korupsi, pidana. Itu wilayah KPK. Jadi, kami tentu sangat memerhatikan kewenangan DKPP dalam UU 7 2017 yaitu dalam rangka memeriksa dan memutus penyelenggara pemilu yang diduga melanggar etik," tambahnya

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA