Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Kasus Helmy Yahya, DPR akan Panggil Semua Pihak

Sabtu 18 Jan 2020 07:44 WIB

Rep: Nawir Arsyad/ Red: Nashih Nashrullah

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, berharap permasalahan TVRI selesai dengan damai.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, berharap permasalahan TVRI selesai dengan damai.

Foto: Humas DPR RI
Komisi I DPR RI berencana mempertemukan Helmy Yahya dan Dewas TVRI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Pengawas TVRI resmi memberhentikan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama TVRI sejak Kamis (16/1). 

Baca Juga

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, berharap permasalahan ini segera diselesaikan. "Kami sih berharap, agar kasus ini bisa selesai dengan baik, selesai dengan damai," ujar Kharis kepada wartawan, Jumat (18/1).

Berdasarkan informasi yang dia peroleh, Helmi diberhentikan karena Dewas menolak jawaban darinya. Setelah sebelumnya ada mekanisme, bahwa Dirut TVRI harus diberhentikan sementara sebelum menyerahkan jawaban ke Dewas.

"Jika dianggap bisa diterima berarti pemberhentian sementara dicabut, jika ditolak berarti pemberhentian sementara menjadi pemberhentian tetap," ujar Kharis

Menurutnya, antara Helmy dan Dewas TVRI merupakan masalah komunikasi. Namun jika tak ditemukan titik terang, Komisi I DPR berencana memanggil Dewas TVRI untuk menjelaskan akar permasalahannya.

"Kalau Dewas memandang yang lain ya karena kita enggak tahu detailnya. Kita akan panggil mereka semuanya kita akan panggil, mudah-mudahan pekan depan," ujar Kharis.

Dewan Pengawas (Dewas) TVRI resmi memberhentikan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI. Salah satu poin yang mendasari pemecatan Helmy karena pembelian program Liga Inggris yang tayang setiap Sabtu dan Ahad.

Kuasa hukum Helmy Yahya, Chandra Marta Hamzah mempertanyakan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama TVRI oleh Dewan Pengawas, pascapemberhentian Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI. 

Menurutnya, Dewan Pengawas TVRI tidak berwenang mengangkat Plt untuk mengganti Helmy. "Dalam peraturan tidak disebutkan Dewan Pengawas mempunyai kewenangan mengangkat Plt. Dalam aturannya, Dewan Pengawas hanya berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi," kata Chandra.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA