Thursday, 3 Rajab 1441 / 27 February 2020

Thursday, 3 Rajab 1441 / 27 February 2020

Mencari Solusi Penculikan WNI yang Berulang

Senin 20 Jan 2020 17:23 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Ratna Puspita

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Foto: Republika TV/Surya Dinata
'Penculikan terus terjadi) karena Abu Sayyaf ndak mati-mati,' kata Mahfud.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, ada banyak pemikiran untuk menyelesaikan masalah penculikan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok teroris Abu Sayyaf. Salah satunya, memberi rekomendasi kepada Malaysia agar tak berlayar di wilayah rawan perompak.

Baca Juga

"Itu salah satu pemikiran. Banyaklah pemikirannya. Itu kan aneh juga baru bebas tiga, diambil lima lagi," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

Terkait proses pembebasan kelima WNI yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf, Mahfud akan mendiskusikan situasi terkini terlebih dahulu dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Menurutnya, kejadian penculikan tersebut merupakan masalah keamanan di wilayah laut negara lain.

"Kendala utamanya (penculikan terus terjadi) karena Abu Sayyaf ndak mati-mati," jelas dia. 

Di samping itu, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, Filipina, Malaysia, dan Indonesia perlu duduk bersama membahas persoalan tersebut. Pemerintah Indonesia, kata dia, perlu mendorong pemerintah Malaysia untuk lebih serius menjaga perairannya.

"Tantangannya sekarang bagaimana mempersempit ruang gerak kelompok Abu Sayyaf ini dan bagaimana menekan pemerintah Malaysia untuk lebih serius menjaga perairannya," kata Khairul, Senin (20/1).

Khairul mengatakan, kelompok Abu Sayyaf kini bukan lagi sekadar gerombolan pengacau keamanan Filipina. Operasinya sudah menyangkut tiga negara sekaligus, yakni Filipina sebagai basis, Malaysia sebagai area operasi, dan Indonesia sebagai negara yang warganya menjadi target operasi.

Menurutnya, aksi berulang di area dan dengan modus operandi yang kurang lebih sama harus menjadi pijakan dalam pembicaraan trilateral. Khairul merasa yakin hal tersebut sudah dilakukan, tapi ia mempertanyakan komitmen ketiga negara soal itu.

Ia menilai, akan percuma patroli banyak dilakukan jika salah satu pihak kendor. "Apakah semua kesepakatan dan komitmen trilateral sudah berjalan on the right track? Dan lagi-lagi jika dilihat, Malaysia menjadi yang terlemah peranannya," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA