Jumat, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 Februari 2020

Jumat, 27 Jumadil Akhir 1441 / 21 Februari 2020

Mendagri Sebut Status DKI Jakarta Harus Diubah

Rabu 22 Jan 2020 17:53 WIB

Red: Indira Rezkisari

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mempertanyakan status khusus DKI Jakarta dalam rapat komisi II DPR RI, Rabu (22/1).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mempertanyakan status khusus DKI Jakarta dalam rapat komisi II DPR RI, Rabu (22/1).

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Perubahan status khusus DKI Jakarta terkait pemindahan ibu kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, status DKI Jakarta harus diubah. Perubahan sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024.

"Saat ini, DKI Jakarta masih menjadi ibu kota dengan UU khusus. Namun, dengan adanya rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, pertanyaannya adalah bagaimana status dari DKI?" ujar Tito di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Usulan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI untuk menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara. Ia mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang ditunjuk sebagai leading sector pemindahan ibu kota negara, sedang menyusun draf UU IKN-nya.

Karena itu, UU Pemprov DKI Jakarta itu juga harus diubah. Sembari paralel pembahasan UU IKN di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan bersama antara pemerintah dengan DPR RI.

"Kalau UU IKN bisa paralel, UU IKN di Kaltim dibahas juga, kemudian diundangkan. Otomatis UU DKI bisa dilaksanakan pembahasannya sama saat itu juga," kata Tito.

Namun, jika pembahasan UU IKN menyusul kemudian, karena IKN-nya belum pindah, Tito mengatakan opsinya adalah mengubah Jakarta menjadi pusat ekonomi dan bisnis.

Rapat yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI. Sementara Mendagri Tito Karnavian didampingi Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta pejabat eselon I Kemendagri dan BNPP.



Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA