Thursday, 3 Rajab 1441 / 27 February 2020

Thursday, 3 Rajab 1441 / 27 February 2020

Pencopotan Dirjen Imigrasi, Jokowi Enggan Bersuara

Rabu 29 Jan 2020 13:25 WIB

Red: Esthi Maharani

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Jokowi menyerahkan masalah pencopotan Dirjen Imigrasi kepada Menkumham Yasonna Laoly

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan bersuara terkait pencopotan direktur jenderal imigrasi Ronny Sompie. Ia pun menyerahkan masalah ini kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Itu tanyakan ke Menkumham," ujar Jokowi di Bandung, Rabu (29/1).

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Ronny Sompie dari jabatan direktur jenderal imigrasi. Pencopotan ini merupakan buntut dari kesimpangsiuran informasi atas keberadaan politisi PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Yasonna mengatakan, Ronny dialihkan ke posisi fungsional menyusul dibentuknya tim independen untuk menyelidiki kejanggalan dalam sistem pencatatan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Posisi dirjen imigrasi diisi Inspektur Jenderal Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai pelaksana harian.

Yasonna berdalih, pengalihtugasan Ronny agar tim independen bentukannya bisa fokus membongkar insiden penundaan waktu pencatatan kedatangan Harun Masiku di Indonesia.

"Supaya independen, dalam penelitian jangan ada conflict of interest. Saya sudah memfungsionalkan dirjen imigrasi dan direktur sistem informasi keimigrasian (Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Alif Suaidi)," kata Yasonna.

Yasonna menuding Ronny dan Alif Suaidi mempunyai andil dalam insiden tidak berjalannya sistem pencatatan waktu kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta.

Kemenkumham belakangan menjadi sorotan lantaran menyampaikan informasi yang simpang siur tentang keberadaan Harun. Ronny menyatakan, Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020.

Ronny mengumumkan informasi itu pada Rabu (22/1). Padahal, sejak Harun diumumkan telah pergi ke Singapura sejak 6 Januari, pihak imigrasi yang juga diamini oleh Yasonna menyatakan Harun belum kembali ke Tanah Air.

Adanya kelalaian sistem keimigrasian di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, disebut pihak Ditjen Imigrasi menjadi penyebab mereka telat mengetahui keberadaan Harun yang sudah pulang ke Indonesia. Apalagi, Harun pada 13 Januari masih diumumkan berada di luar negeri meski politikus PDIP itu sebenarnya sudah kembali ke Tanah Air pada 7 Januari.

Yasonna menjelaskan, tim independen yang dibentuknya berfokus mengurai kejanggalan dari pelaporan jadwal penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Tim ini terdiri atas Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman. Tim itu akan melacak alasan tertundanya data di Terminal 2F Soekarno-Hatta.

"Terminal 2 ini ada delay. Memang ada perubahan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dari SIMKIM 1 ke SIMKIM 2," kata Yasonna beralasan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA