Monday, 9 Syawwal 1441 / 01 June 2020

Monday, 9 Syawwal 1441 / 01 June 2020

DPR Minta Pemerintah Kaji Lagi Rencana Pemulangan Eks ISIS

Jumat 07 Feb 2020 21:50 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Gita Amanda

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengkaji secara mendalam perihal rencana pemulangan 600 orang eks ISIS.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengkaji secara mendalam perihal rencana pemulangan 600 orang eks ISIS.

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Pemerintah diharapkan menggandeng pakar berkaitan dengan Islam transnasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengkaji secara mendalam perihal rencana pemulangan 600 orang eks ISIS. Saleh tidak ingin, kedatangan eks ISIS tersebut justru menjadi petaka dengan menyebarkan paham-paham radikal di Indonesia.

“Saya sebetulnya mengharapkan melakukan kajian mendalam segera, jika mereka masuk lagi ke Indonesia tentu kita harus pastikan mereka tidak membawa paham-paham yang selama ini mereka yakini. Nah itukan sangat bertolak belakang dengan ideologi negara kita, Pancasila,” ujar Saleh saat dihubungi, Jumat (7/2).

Belum lagi kata Saleh, beberapa dari mereka ada yang telah mendeklarasikan diri keluar dari WNI. Harusnya tidak menganggap enteng untuk bisa kembali lagi menjadi bagian dari WNI yang dikhianatinya ditambah lagi mereka telah memilih masuk menjadi anggota ISIS.

Namun demikian lanjut dia, pada sisi lain juga harus dipertimbangkan mengingat status mereka sebagai orang yang tidak lagi memiliki kewarganegaraan. Sehingga jika mereka tetap tinggal di luar negeri dengan status yang tidak jelas dari sisi kemanusian akan menjadi problem tersendiri.

“Itu juga menjadi bahan pertimbangan sendiri bagi pemerintah untuk mengambil keputusan apa yang akan diambil,” ujarnya.

Jika ingin melakukan kajian mendalam, Saleh berharap pemerintah dapat menggandeng tokoh-tokoh dan pakar-pakar yang berkenaan dengan Islam transnasional seperti ini. Sehingga pemerintah dapat mendengar pandangan mereka.

“Apa pandangan terbaik yang bisa diambil oleh pemerintah karena kajian-kajian yang sudah lama dan sudah dimiliki para ahli kita di Indonesia bisa dijadikan sebagai rujukan dan referensi untuk mengambil tindakan yang terbaik kepada mereka itu,” terang Saleh.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA