Thursday, 12 Syawwal 1441 / 04 June 2020

Thursday, 12 Syawwal 1441 / 04 June 2020

50 Orang Terkaya Indonesia Disebut Punya Pengaruh di Parpol

Senin 17 Feb 2020 20:46 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Agus Yulianto

Akbar Faisal

Akbar Faisal

Foto: Antara
Mereka merupakan aktor yang memiliki sumber daya besar untuk memutar kekuasaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal menyebut, sebanyak 50 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes memiliki kaki di partai politik (politik). Para orang terkaya itu dinilai sebagai pemodal yang ingin menancapkan pengaruh di pemerintahan Indonesia.

“Dari 50 orang ini yang kami temukan semua kakinya ada di partai politik. Si A punya kaki di partai ini, si B punya kaki di partai ini,” kata Akbar dalam acara Peluncuran Nagara Institute dan pemaparan riset di Gelora, Jakarta pada Senin (17/2).

Akbar Faisal tak merinci tokoh manapun atau menyebut secara rinci partai mana yang ia maksud. Namun, eks Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem ini menerangkan, 50 orang terkaya itu kerap bergerak menjelang penyelenggaraan agenda suksesi kepemimpinan partai politik.

Agenda politik yang dimaksud misalnya musyawarah nasional (munas), kongres, atau muktamar. "Banyak cara yang mereka lakukan,” ucap Akbar.

Akbar Faisal mengaku, belum bisa memaparkan lebih lanjut karena riset pihaknya tentang hal tersebut belum tuntas. Namun, Akbar menyampaikan, bahwa 50 orang terkaya itu merupakan aktor yang memiliki sumber daya besar untuk memutar kekuasaan di tangan mereka saja. Sehingga, muncul fenomena oligarki politik.

“Singkatnya, oligarki muncul ketika para aktor super kata ini mulai terlibat dalam politik pertahanan kekayaan,” ucap dia.

Nagara Institute sendiri melakukan riset terkait oligarki politik di Indonesia, khususnya di lingkungan DPR RI periode 2019-2024. Hasil riset itu menyatakan 17,22 persen hasil pemilihan DPR RI dari Pileg 2019 terpapar dinasti politik.

Akbar menyatakan, sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik. Mereka dianggap terpapar oligarki politik.

"Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif sebelumnya, ternyata ada tren kenaikan politik dinasti. Pada Pileg 2009 ditemukan 27 kasus, kemudian pada Pileg 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu kita," ujar Akbar Faisal.

Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Golkar, Bambang Soesatyo mengamini fenomena tersebut. Pria yang kerap disapa Bamsoet itu mengaku, lebih khawatir para pemodal dan asing menguasai parpol di Indonesia daripada fenomena dinasti kekuasaan. 

"Untuk menguasai Indonesia, nggak perlu kapal perang dan kapal selam, tapi cukup menguasai parpol. Ikut tiap mereka akan munas, tempel atau dekati calon calonnya. Kuasai dia," kata Bamsoet.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA