Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

Kemendikbud Dorong Pertukaran Mahasiswa Antarkampus

Jumat 21 Feb 2020 00:42 WIB

Red: Nidia Zuraya

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Plt Dirjen Dikti), Nizam

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Plt Dirjen Dikti), Nizam

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Perguruan tinggi diharapkan mulai menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof Nizam mendorong agar terjadi pertukaran mahasiswa antarkampus di Tanah Air. Menurutnya, hal itu sudah banyak dilakukan dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri.

Akan tetapi pertukaran mahasiswa di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit. "Kegiatan pertukaran mahasiswa dengan skema full credit transfer merupakan salah satu jenis kegiatan yang diakomodir dalam salah satu kebijakan Kampus Merdeka," ujar Nizam di Jakarta, Kamis (20/2).

Melalui kebijakan Kampus Merdeka, ungkap Nizam, Kemendikbud mendorong lebih banyak lagi pertukaran mahasiswa antar perguruan di dalam negeri. "Dengan program belajar lintas kampus di dalam negeri diharapkan akan menambah wawasan mahasiswa tentang semangat Bhinneka Tunggal Ika serta memperkuat rasa persaudaraan lintas budaya dan suku," jelas dia.

Nizam menjelaskan untuk mendukung program pertukaran mahasiswa, pertama perguruan tinggi diharapkan mulai menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain dalam bentuk konsorsium keilmuan.

Kemudian dapat merumuskan dan menyepakati pertukaran mahasiswa dengan skema full credit transfer. Perguruan tinggi kemudian dapat mengalokasikan kuota bersifat resiprokal untuk mahasiswa yang masuk sejumlah mahasiswa yang keluar.

Selanjutnya mahasiswa yang melakukan program pertukaran mengikuti mata kuliah yang setara dengan mata kuliah dan SKS di kampus asalnya.

Selain kegiatan pertukaran mahasiswa (baik dalam maupun luar negeri), jenis kegiatan yang dapat diambil sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka, antara lain magang, proyek/pengabdian di desa, mengajar di sekolah, penelitian, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen atau proyek kemanusiaan.

Pelaksana tugas Kepala LLDikti Wilayah III M Samsuri menyatakan dukungannya atas kebijakan Kampus Merdeka yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud.

Samsuri mengatakan bahwa esensi dari kebijakan itu adalah untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dan lulusannya. Oleh karena itu sistem pendataan lulusan perguruan tinggi sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem pendidikan tinggi.

"Prosesnya yang dibuat lebih mudah, tetapi mutu perguruan tinggi dan mutu lulusannya tetap menjadi prioritas. Pendataan menjadi sangat penting dan wajib setiap tahunnya dilakukan perguruan tinggi,"jelas Samsuri.


sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA